Setelah OTT BPKD Siantar, Pemko Kirimkan Kabag Hukum ke Polda Sumut

Banyak ruangan yang masih disegel oleh pihak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditkrimsus.

Setelah OTT BPKD Siantar, Pemko Kirimkan Kabag Hukum ke Polda Sumut
TRIBUN MEDAN/HO/HUMAS POLDA SUMUT
Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara melalui personel Unit 4 Subdit III Tipikor melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (11/7/2019) sore. 

Saat disinggung tentang keberadaan Wali Kota Siantar Hefriansyah, Leonardo mengatakan sedang menemui Wakil Presiden di Jakarta. Ia mengaku belum ada melakukan komunikasi dengan Walikota tentang OTT tersebut.

"Kita belum komunikasi dengan Pak Walikota. Kebetuan Pak Walikota sedang berada di Jakarta bertemu dengan Wakil Presiden,"katanya.

Saat disinggung adanya penyelewengan anggaran Dana Insentif Pajak, Leonardo mengatakan tidak tahu secara teknis.

Begitu juga dengan pemotongan dana insentif, kata Leonardo bisa langsung menanyakan langsung ke Kepala BPKD.

"Kalau untuk sepanjang sepengetahuan kita. Untuk pajak insentif memang ada. Kalau pemotongan kita gak tahu. Katanya internal di pendapatan,"ujarnya.

Seperti diketahui, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 orang terhadap pegawai BPKD Siantar.

Setelah melakukan OTT, polisi turut membawa 13 orang lagi sebagai saksi ke Polda Sumut. Terhitung, ada 16 orang yang dibawa Polda Sumut. Polisi menyita barang bukti sebanyak Rp 186 juta.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved