Grab dan TPI Diduga Melakukan Persekongkolan Usaha, Terancam Denda Rp 25 Miliar

Selain itu, kata Guntur, KPPU juga sedang meneliti Ovo, karena adanya indikasi monopoli dalam perparkiran di mal.

Grab dan TPI Diduga Melakukan Persekongkolan Usaha, Terancam Denda Rp 25 Miliar
Tribun Medan/Natalin Sinaga
Guntur Saragih saat ditemui awak media di Kantor KPPU Wilayah I Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat (12/7/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang melibatkan perusahaan transportasi online, Grab Indonesia dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI), perusahaan yang menjadi mitra dari aplikasi tersebut.

Anggota Komisioner KPPU, Guntur Saragih mengatakan KPPU sudah menjadwalkan sidang perkara usaha persaingan tidak sehat terhadap Grab dan TPI karena keduanya diduga melakukan persekongkolan usaha yang merugikan driver (pengemudi) mandiri Grab roda empat (Grab car).

Adapun dugaan pelanggaran itu adalah perlakuan diskriminatif atau tidak setara yang diberikan oleh Grab ke TPI dibandingkan dengan mitra lain, termasuk driver perorangan.

"TPI akan masuk ke persidangan, akan disidang dalam waktu dekat. TPI itu yang menaungi beberapa driver dimana grab drivernya ada yang di TPI dan ada mandiri, ini untuk roda empat. Grab melakukan driskriminasi terhadap driver mandiri dan ini termasuk kepada pelanggaran perusahaan tidak sehat. Para driver di TPI itu mendapat prioritas jadi tidak sehat dengan driver yang mandiri," kata Guntur di Kantor KPPU Wilayah I Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat (12/7/2019).

Ia menjelaskan Majelis Komisi nantinya yang memutuskan apakah bersalah atau tidak bersalah berikut dengan besaran denda. Jika dinyatakan bersalah, dendanya maksimal Rp25 miliar.

"Langkah KPPU akan menyidang dan memanggil semua pihak. Selain itu menjadi kewenangan majelis yang menyidangkan. Apakah memutuskan bersalah atau tidak bersalah berikut dengan besaran dendanya. Kalau memang itu bersalah, maksimum Rp 25 miliar," ucapnya.

Dikatakannya, rapat komisi sudah memutuskan perkara tersebut masuk dalam persidangan.

"Untuk order ada prioritas untuk TPI seharusnyakan persaingan yang sehat untuk driver di TPI dan mandiri mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan konsumen," tambahnya.

Selain itu, kata Guntur, KPPU juga sedang meneliti Ovo, aplikasi yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online karena adanya indikasi memberikan fasilitas beberapa tempat parkir di sejumlah mal sehingga diduga melakukan monopoli parkir.

"Belum ditentukan siapa pelapornya. Namun jika ada indikasi beberapa tempat parkir dan pelaku usaha memberikan prioritas konsumennya hanya menggunakan Ovo saja, maka ini melanggar," ujarnya.

Dalam amanat Undang-undang nomor 5 tahun 1999, KPPU memiliki tugas mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(nat/tribun-medan.com)

Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved