Kejaksaan Tunggu Salinan Putusan Lahan Eks HGU PTPN II, Pengamat Sebut Pengembangan Langgar Hukum

Kita harus tetap tunggu keputusan sahnya karena sejauh ini salinan putusan untuk mengeksekusi lahan tersebut belum diterima oleh Kejaksaan Agung

Kejaksaan Tunggu Salinan Putusan Lahan Eks HGU PTPN II, Pengamat Sebut Pengembangan Langgar Hukum
Tribun Medan/victory arrival
Kejaksaan Tunggu Salinan Putusan Lahan Eks HGU PTPN II, Pengamat Sebut Pengembangan Langgar Hukum. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Sumanggar Siagian (kanan). 

Kejaksaan Tunggu Salinan Putusan Lahan Eks HGU PTPN II, Pengamat Sebut Pengembangan Langgar Hukum

TRIBUN-MEDAN.com- Kejaksaan Sumut menegaskan bahwa lahan eks HGU PTPN II seluas 74 hektar di di Pasar 4, Desa Helvetia, Labuhandeli, Deliserdang masih akan menunggu salinan putusan resmi.

Hal ini disampaikan Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian yang menyebutkan tidak ada dasar hukum bagi pengembang maupun massa untuk menguasai lahan obyek sitaan eks HGU PTPN II tersebut.

“Tidak ada dasar mereka untuk mengambil lahan itu. Kita harus tetap tunggu keputusan sahnya karena sejauh ini salinan putusan untuk mengeksekusi lahan tersebut belum diterima oleh Kejaksaan Agung,” katanya kepada Tribun, Jumat (12/7/2019).

Sumanggar menerangkan berdasarkan ketentuan undang-undang, pihaknya harus menunggu salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan eksekusi.

“Sejauh ini, salinan putusan kasasi perkara ini belum diterima kejaksaan. Jadi Kejaksaan Negeri Deliserdang belum dapat melakukan eksekusi,” pungkas Sumanggar.

Baca: Jokowi dan Prabowo Bertemu Pascapilpres, Ini Tanggapan Jubir TKD Sumut Sutrisno Pangaribuan

Baca: Siswa Tewas, MOS Sekolah Semi Militer Memakan Korban, Delwyn Berli Masuk Parit, Pingsan - Meninggal

Baca: Isap Ganja di Gubuk Bekas Cafe saat Dinihari, Ismail dan Ilham Ditangkap Polisi

Seperti diketahui akhir bulan Mei 2018 lalu, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung dan terdakwa korupsi Tamin Sukardi dengan perbaikan.

MA dalam putusannya memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi (PT) Medan dari 8 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara.

Baca: Kronologi Siswa SMA Taruna Palembang Meninggal Seusai Plonco, MOS di Sekolah, Masuk Parit dan . . .

Baca: PENGAKUAN Vanessa Angel Hubungan Fisik dengan Pengusaha Rian Sebenarnya, VA Buka-bukaan Seusai Bebas

Baca: KRONOLOGI ABG Dibius, Disetubuhi hingga DIberi Uang Rp 100 Ribu, Ortu Korban Marah Lapor Polisi

Kemudian, MA juga memperbaiki status penentuan sejumlah barang-bukti yang menyangkut mengenai tanah diantaranya tanah seluas 74 hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas 126 hektar di pasar IV, desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, tetap berada dalam penguasaan PT. Agung Cemara Realty (ACR).

Dimna diwakili oleh Mujianto selaku Direktur dengan kewajiban hukum untuk membayar kekurangan pembayaran yang belum dilunasi kepada Terdakwa selaku kuasa Direktur PT. Erni Putera Terari untuk menerima uang dan selanjutnya disetor ke kas negara sebagai pengganti kerugian negara.

Baca: Bu Guru Cabul yang Berhubungan Intim dengan Murid 13 Tahun Divonis 20 Tahun Penjara

Baca: Lepas Jamaah Calon Haji, Plt Bupati Asahan Berpesan Jaga Kesehatan demi Kelancaran Ibadah

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved