Jokowi-Ma'ruf Amin Menang, Wasekjen Akui PDIP Belum Ajukan Nama untuk Formasi Kabinet

semua keputusan diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai hak prerogratif seorang kepala pemerintahan.

Jokowi-Ma'ruf Amin Menang, Wasekjen Akui PDIP Belum Ajukan Nama untuk Formasi Kabinet
TRIBUN MEDAN/FATAH BAGINDA GORBY SIREGAR
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Eriko Sotarduga (kanan). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Eriko Sotarduga mengatakan pihaknya sampai saat ini belum memberikan sejumlah nama guna mengisi kabinet Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Menurut Eriko, semua keputusan diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai hak prerogratif seorang kepala pemerintahan.

"Beliau (Jokowi) adalah kader terbaik PDIP. Tentunya seorang kader terbaik tahu apayang dibutuhkan partai. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk nama yang akan diajukan," ujarnya, Minggu (14/7/2019).

Menurut Eriko, Jokowi akan berkonsultasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tentang nama-nama calon menteri yang dibutuhkan dalam kabinetnya.

"Saya kira Pak Jokowi memutuskan apakah sosok yang akan diambil berasal dari profesional partai politik maupun tidak," ujarnya.

Pada tahun 2014, menurut Eriko sejumlah nama atas restu Ketua Umum PDIP telah diajukan dan berhasil menjadi menteri. Seperti Yasonna Laoly, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung.

"Biarlah Ibu Mega yang memutuskan, karena beliau pernah menjadi Presiden. Satu hal, PDIP tidak ingin mendominasi kabinet. Terlihat pada saat Ibu Mega Ketua Umum kami menjadi Presiden, kabinet diisi berbagai kalangan," katanya.

Eriko mengaku mengetahui sejumlah partai pengusung telah meminta posisi di dalam kabinet. Menurutnya, hal tersebut lumrah dalam demokrasi.

"Boleh-boleh saja Partai A meminta jatah beberapa kursi. Namun Presidenlah yang sangat mengetahui kebutuhannya," imbuhnya.

Menurut Eriko di dalam demokrasi Indonesia dengan sistem presidensial, tidak ada aturan sebuah partai dapat memenangkan kursi kabinet berdasarkan jumlah suaranya.

"Tidak seperti demokrasi parlementer dan suatu saat pemerintahan bisa jatuh oleh parlemen," ungkapnya.

Menurut Eriko, pemerintahan ke depan akan menghadapi sengitnya perang dagang China dan Amerika Serikat, pembenahan birokrasi dan penguatan regulasi.

(gov/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved