Ombudsman Lakukan Proses Penyelidikan Siswa Jalur Prestasi di SMPN 1 Medan Justru Diisi Jalur Zonasi

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengatakan, laporan pertama terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 2 Kabanjahe.

Ombudsman Lakukan Proses Penyelidikan Siswa Jalur Prestasi di SMPN 1 Medan Justru Diisi Jalur Zonasi
Tribun Medan/Nanda Rizka Nasution
Ombudsman Lakukan Proses Penyelidikan Siswa Jalur Prestasi di SMPN 1 Medan Justru Diisi Jalur Zonasi. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar. 

TRIBUN-MEDAN.com- Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menerima tiga laporan masyarakat terkait PPDB tahun 2019 dari oranv tua siswa.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengatakan, laporan pertama terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 2 Kabanjahe.

"Dugaan pungli tersebut dilakukan saat PPDB berlangsung. Karena menurut peraturan itu tidak dibenarkan dan diperaturan sudah ada hal tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, ada juga peraturan lain yang menyebutkan bahwa tidak dibenarkan adanya pungutan di PPDB online.

"Yang terjadi di SMAN 2 Kabanjahe adalah saat proses PPDB sedang berlangsung, mereka (pihak sekolah) sudah membuat item-item pungutan," jelasnya.

Baca: TGB: Tanggapan Tuan Guru Bajang Menyoroti Pidato Jokowi soal Pertemuan dengan Prabowo Subianto

Baca: Amien Rais Terbaru - 4 Fakta Ucapan Amien Rais Sasar Pertemuan Jokowi-Prabowo, Saya Harus Hati-hati

Baca: Kronologi Mutilasi Wanita PNS Kemenag Bandung, Terkuak Berhubungan Intim Sebelum Dibunuh Pelaku

Ia menerangkan, yang menjadi permasalahan adalah dari beberapa item tersebut yang tidak rasional seperti adanya uang transportasi dan uang motivasi dan beberapa item lain.

"Itu yang kemudian kita minta klarifikasi dari pihak SMAN 2 Kabanjahe. Sebenarnya menurut PP no 48 tahun 2010 dibenarkan bahwa sekolah melakukan pungutan, tapi mekanismenya adalah sekolah tersebut harus memiliki rencana anggaran setahun," terangnya.

Baca: Trending di YouTube: Lirik Lagu Naomi Scott - Speechless (Full) Beserta Kunci Gitarnya, Cek Videonya

Baca: LIGA 1 HARI INI: PREDIKSI Skor Barito Putera vs Bali United, Head to Head dan Hasil Laga Terakhir

Baca: WHATSAPP TERKINI: Tips Cara Bikin Akun Whatsapp (WA) tanpa Nomor Handphone, Langsung Download Aja

Ia menuturkan, namun yang terjadi saat ini malah pada saat PPDB berlangsung. Di SMAN 2 Kabanjahe tersebut, saat ini menurut laporan siswa yang lulus atau dinyatakan lulus harus menunjukkan bukti bayar baru bisa daftar ulang.

"Dan hal itu tidak dibenarkan tentunya, dan kita sudah minta keterangan dari pihak kepala cabang dinas pendidikan Karo dan sudah memberikan keterangan," tuturnya.

Ia mengatakan, hanya saja ada beberapa item-item yang tidak bisa dijelaskan Dinas Pendidikan Karo tersebut. Sehingga kemudian mengundang kepala sekolah SMAN 2 Kabanjahe untuk menjelaskan.

Baca: Tips Mudah Nonton Video Youtube Gratis, Hemat Kouta Download Video Offline, Ikuti Tahapannya

Baca: Dokter Forensik Ungkap Kekerasan Calon Siswa Taruna di Kepala, Dada dan Kaki, Penyebab Kematian?

"Kemudian juga kita mendapatkan laporan adanya kecurangan pada sistem zonasi SMPN 10 Medan karena operator sekolah salah menentukan zonasi namun sudah bisa diselesaikan," katanya.

Baca: Tuan Guru Bajang Angkat Bicara seusai Pertemuan Jokowi dan Prabowo, Kutip Pernyataan 2 Tokoh Bangsa

Baca: BEDA Oppo F7 dan Oppo A3s, Spesifikasi Lengkap Ponsel, Selisih Harga Cuma Rp 300 Ribu, Keunggulannya

Ia menambahkan, yang ketiga adalah laporan terkait jalur prestasi yang diisi oleh jalur zonasi yang diduga terjadi di SMPN 1 Medan dan saat ini tengah proses penyelidikan.

(pra/tribun-medan.com)

Penulis: Ayu Prasandi
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved