Kepercayaan Publik terhadap Institusi Polri Semakin Tinggi, Terus Berbenah Melalui Program Promoter

TRIBUN-MEDAN.com- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan kepolisian beberapa tahun lalu memang sempat menjadi salah satu institusi yang belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

"Polri pada tahun 2016 termasuk dalam tiga institusi dengan kepercayaan publik rendah," kata dia.

Kondisi tersebut menjadi cambuk bagi Polri untuk berbenah, berkomitmen jadi institusi yang lebih baik serta mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Berbagai perbaikan yang dilakukan Polri selama tiga tahun terakhir dilakukan melalui Program Promoter, upaya itu dititik beratkan pada tiga kebijakan utama, yakni peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media.

"Peningkatan kinerja diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme dalam penegakan hukum, dan pemeliharaan stabilitas kamtibmas secara optimal," ujarnya mengutip Antaranews.

Ia mengatakan, perbaikan kultur direalisasikan dengan menekan budaya koruptif, menghilangkan arogansi kekuasaan, serta menekan kekerasan eksesif.

Sementara itu, manajemen media juga dilakukan pada media konvensional dan media sosial, sebagai sarana menyampaikan berbagai upaya Polri dalam pemeliharaan kamtibmas dan meminimalisir berita negatif, termasuk hoaks dan ujaran kebencian.

Tiga tahun implementasi Program Promoter telah menunjukkan hasil yang baik.

Kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat, di antaranya dari Hasil survei Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi),  Litbang Kompas, dan Alvara Research.

"Dan saat ini berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga yang kredibel, Polri telah berada pada tiga besar lembaga yang dipercaya publik," ucap Kapolri.

Jangan berpuas diri

Setelah tiga tahun berbenah, Polri berhasil mewujudkan usahanya untuk menjadi lembaga yang kini mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi, capaian yang telah diraihnya pada usia ke 73 tahun ini.

Namun semestinya capaian tersebut tidak membuat Polri berpuas diri, karena tingkat kepercayaan publik yang sudah diraih sekarang ini sifatnya dinamis dan terus berkembang.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat puncak peringatan HUT ke-73 Bhayangkara 10 Juli 2019 lalu, presiden meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Saya akan menyampaikan instruksi sebagai pedoman melaksanakan tugas. Pertama, terus tingkatkan kualitas SDM Polri guna menghadapi tantangan tugas semakin kompleks," kata Presiden Jokowi di lapangan Monas Jakarta, Rabu lalu.

Instruksi kedua presiden, yaitu kepolisian harus mengedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan humanis.

"Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah dan cepat," kata Presiden.

Keempat Polri diminta meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum serta memberikan rasa adil kepada masyarakat.

Kemudian, instruksi kelima presiden, agar Polri memperkuat koordinasi dan lembaga, TNI, kementerian dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial.

"Saya yakin Polri akan terus berkontribusi dalam membangun negara. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras serta pengabdian Polri dalam memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Presiden Jokowi.

Pengarahan kepada Calon Perwira Remaja

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan pengarahan kepada 781 calon perwira remaja TNI dan Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/2019).

Di materi pembekalan Tito menyinggung tentang pencegahan munculnya organisasi berpaham radikal yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu, pencegahan bisa dengan cara memunculkan sistem Demokrasi Pancasila.

Tito menilai, Indonesia saat ini sudah mengarah kepada sistem demokrasi liberal yang sangat bebas, sehingga organisasi yang berideologi anti-Pancasila bisa berkembang.

"Sistem demokrasi ini, sudah baik. Ada fungsi check and balance dari rakyat melalui parlemen terhadap pemerintah. Tapi ada dampak buruknya juga untuk yang demokrasi liberal. Indonesia ini termasuk yang mengarah kepada demokrasi liberal. Coba lihat itu organisasi-organisasi berpaham radikal yang bertentangan dengan dasar negara, Pancasila seperti Khilafah bisa berkembang," kata Tito Karnavian.

"Kalau menurut saya pribadi, sebaiknya demokrasi Pancasila. Masa dasar negara, Pancasila yang ditemukan oleh para pendiri bangsa mau dikalahkan dengan ideologi lain, seperti khilafah," tambah Tito.

Menurut Tito, demokrasi liberal saat ini juga tak begitu berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menetapkannya.

Tito menjelaskan mengenai negara-negara seperti Perancis yang mengalami pertumbuhan ekonomi stagnan.

Justru saat ini menurut Tito, pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tak menerapkan demokrasi, cukup baik.

Tito menjelaskan bagaimana negara Tiongkok dan Vietnam yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tinggi yang terkenal dengan sistem non-demokrasi.

"Oleh sebab itu, kita harus berpikir ulang mengenai demokrasi kita. Jangan sampai demokrasi kita tidak membawa kemaslahatan," ujar Tito Karnavian.

Masyarakat Bawah Mudah Digerakkan dalam Aksi Kerusuhan

Kapolri juga  menyinggung kondisi ekonomi Indonesia.

Dia mengatakan, Indonesia masih didominasi masyarakat bawah Indonesia, meski kelompok masyarakat menengahnya sedang tumbuh pesat.

Karena itu, stabilitas keamanan di Indonesia belum semaju negara-negara lain yang yang masyarakatnya didominasi kelas menengah seperti Denmark, Norwegia, USA, dan Singapura.

Masyarakat ekonomi bawah menurut Tito adalah masyarakat yang mudah digerakkan untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, seperti berbuat kerusuhan.

"Negara-negara yang stabil politik dan keamanannya merupakan negara yang didominasi oleh kelas menengah, seperti Denmark, Norwegia, Amerika (Serikat), dan Singapura. Masyarakat ekonomi kelas bawah itu, mereka tidak lagi berpikir masalah perut. Jadi lebih kritis terhadap pemerintah. Ada check and balance, dan cenderung tidak mudah digerakkan untuk sesuatu yang nggak ada gunanya," kata Tito Karnavian yang dikutip dari Tribunnews.com.

"Lantas bagaimana dengan Indonesia, di Indonesia masyarakat kelas bawah masih tidak sedikit. Jadi gangguan keamanan masih bisa terjadi," tambah Tito.

Tito menyatakan, pemerintah sudah melakukan usaha-usaha pembangunan untuk menumbuhkan kelas menengah baru melalui sejumlah program seperti Dana Desa dan pembangunan infrastruktur.

Hasilnya, menurut Tito, Indonesia berada di tiga besar negara-negara anggota G20 yang pertumbuhan ekonominya di atas lima persen.

"Pemerintah saat ini sudah on the track untuk memunculkan kelas menengah baru melalui program-program seperti Dana Desa dan pembangunan Infrastruktur," kata Tito.

Persiapan Pelantikan di Istana Negara

Suara dan deru sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara (AU) terdengar di langit Jakarta pada Minggu (14/7/2019) pagi ini.

TNI AU dalam twitnya di Twitter menyebutkan, ada delapan pesawat tempur F-16 yang terbang di langit Jakarta, Minggu (14/7/2019).

"Selamat pagi!! Selamat berhari minggu, bagi yang tinggal di pusat Jekardah, hari ini akan ada geladi dalam rangka Fly Past Praspa perwira di Istana Negara, 8 F-16s roar the capital's sky!!" demikian twit akun Twitter resmi TNI AU @_TNIAU, Minggu.

Saat dikonfirmasi, Kepala Subdinas Penerangan Umum TNI AU Kolonel (Sus) Muhammad Yuris mengatakan, peristiwa itu merupakan salah satu bagian dari persiapan pelantikan perwira TNI dan Polri.

"Iya ini bagian dari persiapan pelantikan perwira. (Tanggal) 16 Juli, Selasa besok, ya.

Pelantikan perwira dari akademi militer, ada Akademi Angkatan Darat (AD), Akademi Angkatan Laut (AL), dan Akademi Angkatan Udara (AU) dan Akademi Kepolisian," kata Yuris saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu.

Menurut Yuris, mereka nantinya akan dilantik secara bersama-sama di halaman Istana Merdeka yang biasa dijadikan sebagai area upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kemudian akan dipimpin inspektur upacaranya adalah Presiden Jokowi. Nanti akan dilantik dan diambil sumpahnya," kata dia.

Selain itu, kata Yuris, nantinya juga ada pemberian penghargaan kepada lulusan-lulusan terbaik.

"Istilahnya penghargaan Adhi Makayasa, peraih bintang Adhi Makayasa ya untuk semua (lulusan) terbaik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Akademi Kepolisian," kata Yuris.

Di sela-sela prosesi, Yuris menyebutkan delapan pesawat tempur F-16 TNI AU akan melintas tepat di atas Istana Merdeka.

"Acara tambahan, acara fly pass dari pesawat-pesawat tempur TNI AU melintas tepat di Istana Merdeka. Sesuai cuitan tadi, ada delapan (pesawat)," katanya. (Tribunnews.com/Kompas.com/Antaranews.com)

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendengar Deru Pesawat Tempur di Langit Jakarta? Ini Penjelasan TNI AU"