Rugikan Negara Rp 400 Juta, Kadis dan Sekretaris Diskominfo Siantar Ditetapkan Sebagai Tersangka

Dua tersangka ini masih dibiarkan untuk pulang dengan alasan memberikan waktu untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum pribadi.

Rugikan Negara Rp 400 Juta, Kadis dan Sekretaris Diskominfo Siantar Ditetapkan Sebagai Tersangka
Tribun Medan / Tommy
Acai Tagor Sijabat (tengah) sekretaris Diskominfo tersangka pemborosan anggaran program Smart City tahun 2017 sat ditemui usai pemeriksaan di Kejari Siantar, Selasa (16/7/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar menetapkan Kepala Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo) Posma Sitorus dan Sekretaris Diskominfo Acai Tagor Sijabat sebagai tersangka dugaan korupsi program Smart City.

Dua tersangka ini masih dibiarkan untuk pulang dengan alasan memberikan waktu untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum pribadi. Kejari memeriksa Acai Tagor Sijabat selama satu jam.

Demikian disampaikan Kajari Siantar Ferziansyah Susunan saat ditemui di kantornya, Selasa (16/7/2019).

"Iya (smart city). Yang diperiksa sekarang baru satu. Kerugian negara sedang dihitung. Sampai saat ini belum kita tahan,"katanya.

Terpisah Kasi Pidsus Kejari Siantar Dostom Hutabarat menjelaskan kerugiaan negara program Smart City sekitar Rp 400 juta dalam P-APBD 2017.

Posma Sitorus, Kadis Perhubungan Siantar.
Posma Sitorus, saat menjabat sebagai Kadis Perhubungan Siantar. (Tribun Medan/ Royandi Hutasoit)

Ia mengatakan detail kasus meliputi tentang adanya program Smart City tahun 2017. Ia mengatakan adanya pemborosan anggaran dengan melakukan pembayaran sebelum waktunya.

Dostom menjelaskan kegiatan itu terpecah pecah ada piper optik jaringan, radioling yang menggunakan bandwidth.

"Jadi, kalau kami melihatnya jaringan belum terhubung semua yang harus di OPD sudah dibayar bandwitdhnya. Bandwitdh itu dari 7 november selama dua bulan sampai desember. Ada kemungkinan besar tidak terpakai," ujarnya.

"Karena jaringan itu selesai di Desember. Seharusnya, jaringan sudah terpasang baru dilakukan perjanjian. Sampai saat ini kami melihati ada pemborosan," lanjutnya.

Dostom mengatakan memberikan waktu selama satu minggu untuk tersangka melakukan konsultasi dengan penasehat hukum.

Halaman
12
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved