Wawali Akhyar Dukung Tol Dalam Kota: Medan Deadlock Tahun 2024 Jika Tak Menambah Jalan

Menurutnya, ada perkiraan Kota Medan akan mengalami deadlock pada 2024, jika tidak penambahan jalan.

Wawali Akhyar Dukung Tol Dalam Kota: Medan Deadlock Tahun 2024 Jika Tak Menambah Jalan
Tribun Medan/Ayu Prasandi
Suasana di jalan Tol Binjai menuju Tol Marelan 

MEDAN, TRIBUN-Wakil Wali Kota (Wawali) Medan Akhyar Nasution sangat mendukung rencana pembangunan jalan tol layang dalam Kota Medan. Sebab, kebutuhan Kota Medan terkait jalan sudah mendesak.

Apalagi ada perkiraan Kota Medan akan mengalami deadlock pada 2024, jika tidak penambahan jalan.

"Kita tentunya sangat mendukung, karena ada prediksi kalau tidak ada penambahan jalan, pada 2024, Kota Medan akan mengalami deadlock. Jadi, kami sangat ingin hal ini cepat direalisasikan," katanya kepada Tribun Medan, Senin (15/7).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merampungkan perencanaan pembangunan jalan tol layang dalam kota. Lokasinya di pinggir sungai Kota Medan hingga ke Binjai. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, pada 28 Juli, pemerintah akan melaksanakan proses perencanaan tersebut.

Pembangunan jalan tol tersebut membutuhkan lahan yang agak luas di pinggiran bantaran sungai. Kemungkinan, warga yang bertempat tinggal sepanjang pembangunan jalan tol dalam kota akan direlokasikan.

Terkait rencana relokasi warga, Akhyar belum bersedia memberi jawaban, karena belum mendapat secara detail rencana pembangunan jalan tol layang tersebut. Rencananya, jalan tol layang dalam kota sepanjang 30,97 km tersebut, terdiri atas tiga seksi.

Seksi I, Helvetia-Titi Kuning sepanjang 14,28 km, Seksi II, Titi Kuning -Pulobrayan sepanjang 12,84 km, dan Seksi III, Titi Kuning-Amplas sepanjang 4,25 km. Tol rencananya dilengkapi lajur motor. Proyek tersebut rencananya dibangun sekitar Juli 2019.

Pengamat Sosial Agus Suriyadi berpendapat Kota Medan saat ini tertinggal jauh diabanding kota lain. Padahal, Medan menjadi kota ketiga terbesar di Indonesia. Infrastruktur sebagai sarana pendukung masih kurang. Karena itu, menurutnya, jika Pemerintahan Kota (Pemko) Medan membuat kebijakan membangun infrastruktur harus didukung.

Warga beraktivitas di aliran Sungai Deli di samping tempat tinggalnya di kawasan Jalan Suprapto, Medan, Kamis (21/3). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun rencana merevitalisasi kawasan rawan banjir, dengan cara merelokasikan warga yang bertempat tinggal sepanjang bantaran sungai.
Warga beraktivitas di aliran Sungai Deli di samping tempat tinggalnya di kawasan Jalan Suprapto, Medan, Kamis (21/3). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun rencana merevitalisasi kawasan rawan banjir, dengan cara merelokasikan warga yang bertempat tinggal sepanjang bantaran sungai. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)

"Apakah setiap program dan proyek merugikan kepentingan masyarakat, iya, di manapun. Bukan hanya persoalan jalan. Setiap program pasti ada masyarakat yang dirugikan, tergusur dan memunculkan social cost," katanya.

Social cost adalah dampak kerugian yang dirasakan masyarakat sebagai akibat dari pembangunan. Persoalannya, bagaimana Pemko Medan meminimalisir social cost agar tidak terlalu tinggi dan besar yang akan memunculkan konflik. Karena, masalah tersebut akan lama dan berlarut.

Halaman
1234
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved