Aliran Dana KPU Ditelisik Kejari Binjai, Zulfan Sebut Gak Ikut Campur Urusan Anggaran

Ketua KPU Binjai, Zulfan Efendi diwawancarai di kantornya mengaku tidak ada dipanggil pihak Kejari Binjai.

Aliran Dana KPU Ditelisik Kejari Binjai, Zulfan Sebut Gak Ikut Campur Urusan Anggaran
TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Ketua KPU Binjai Zulfan Effendi diwawancarai waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Aliran Dana KPU Binjai pada Pileg dan Pilpres 2019 terindikasi dugaan korupsi peruntukan perlengkapan TPS dan alat peraga. Perkara ditangani oleh Kejaksaan Negeri Binjai dalam tahap penyidikan oleh Unit Pidana Khusus.

Ketua KPU Binjai, Zulfan Effendi diwawancarai di kantornya mengaku tidak ada dipanggil pihak Kejari Binjai.

Katanya, komisioner tak mau tahu dan mencampuri urusan anggaran, karena sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017.

"Saya gak ada, orang itu (Sekretaris dan Bendahara) saja lah, kayak yang kelen beritakan dan share. Yang dipanggil Sekretaris, Bendahara. Dan bukan nilainya yang 15 Miliar itu, 15 Miliar itu kan seluruh anggaran (gaji pegawai, gaji Komisioner, peralatan). Kalau yang alat perlengkapan TPS tanya aja langsung Sekretaris KPU," katanya, Rabu (17/7/2019).

Baca: Penggunaan Anggaran Rp 15 M Diduga Fiktif, Kejari Binjai Periksa Sekretaris KPU hingga 46 Kepsek

Zulfan menjelaskan bahwa dirinya dan pihak komisioner tidak ada terlibat dalam perkara ini. Selama ini, urusan anggaran dan dana ditanggungjawabi langsung pihak Kuasa Pengguna Anggaran.

"Kami komisioner gak ada yang dipanggil. Karena terkait anggaran keuangan itu urusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Komisioner hanya kebijakan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bagaimana pengadaan perlengkapan TPS (paku, busa, buku, benang) itu urusan Sekretaris dan Bendahara, berapa anggaran dan dimana dibeli gak urusan kami, gak bisa kami campuri," tukas Zulfan Effendi.

Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar menyatakan, terkait proses penyidikan lembaga KPU berbarengan dengan penanganan perkara korupsi di BPJS Kesehatan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Jalan Ahmad Yani.

"Dari proses penanganan, dua perkara di antaranya sudah masuk tahap penyidikan khusus. Yakni, Perkara KPU dan Bank Syariah Mandiri yang sudah diksus. Satu perkara terakhir BPJS Kesehatan akan naik statusnya menjadi penyidikan dalam waktu dekat," katanya.

Victor menyebutkan, perkara KPU Binjai ini terindikasi fiktif dengan pagu anggaran secara makro mencapai Rp15 miliar. Sementara, hasil pemeriksaan pihak terkait bagian penganggaran di KPU Binjai tidak kooperatif dan pelit bicara.

"Kuasa pengguna anggaran (KPA) dan jajaran termasuk bendaharawan sudah kita undang tiga kali. Memang mereka hadir, tapi tidak mau terbuka, alasan mereka belum ada izin dari KPU Pusat dan lainnya," ucap Victor.

Pihak penyidik Kejari Binjai sudah memanggil 46 kepala sekolah (Kepsek) yang sekolahnya dijadikan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS). Indikasi fiktif didapati pada pengadaan alat peraga, meja dan lainnya.

"Mereka gak mau bicara. Kalau memang tidak ada masalah maunya bicara saja. Nanti kita nilai, apakah sesuai dengan kegiatan atau tidak. Sampai sekarang mereka masih tutup mulut," ungkapnya.

(dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved