LBH-YLBHI Sebut Pidato Visi Indonesia Jokowi Timbulkan Kekhawatiran

Menurut LBH-YLBHI, Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi sebagai Presiden terpilih sudah selayaknya dikritik.

LBH-YLBHI Sebut Pidato Visi Indonesia Jokowi Timbulkan Kekhawatiran
Tangkapan Layar Youtube Kompas TV.
Presiden terpilih Pilpres 2019 Joko Widodo saat menyampaikan pidato politik Visi Indonesia, Minggu (14/7/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com-Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) menyatakan isi Pidato Visi Indonesia yang disampaikan oleh Jokowi, Minggu (14/7/2019), menimbulkan kekhawatiran mendalam.

Dalam rilis pers pernyataan sikap yang diterima Tribun Medan, Rabu (17/7/2019), LBH-YLBHI menyebut Pidato Visi Indonesia melupakan frasa Konstitusi sebagai landasan hukum dasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tak hanya itu, Visi Indonesia tidak menyinggung masalah penegakan hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi maupun keadilan sosial dan ekologis.

LBH-YLBHI antara lain menyatakan kekhawatirannya terhadap Pemerintahan yang akan tidak memberikan perhatian terhadap HAM, tidak menjadikan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, maupun keadilan ekologi sebagai prioritas.

Selain itu, LBH-YLBHI juga menilai Visi Indonesia bukan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia namun untuk keuntungan investor maupun kelompok-kelompok tertentu.

Menurut LBH-YLBHI, Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi sebagai Presiden terpilih sudah selayaknya dikritik karena melupakan landasan hukum fundamental berbangsa dan bernegara yakni konstitusi. Visi ini justru nampak hanya sebagai misi yang tidak mengarah pada visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan berbagsa dan bernegara kita yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

LBH-YLBHI menegaskan bahwa Rakyat Indonesia berhak mendapat yang lebih baik dari sekedar dibentuk menjadi adaptif, produktif, kompetitif dan bergantung kepada investasi. Pembangunan seharusnya mengarah pada pembentukan nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap HAM, warga yang kritis dan berdaya serta menghargai keragaman.

Selain itu LBH-YLBHI meminta Pemerintahan kedepan harus memastikan tegaknya negara hukum Indonesia yang menjadikan konstitusi dan Hak asasi manusia sebagai pedoman utama dalam menjalankan mandat pemerintahan demokratis. (*)

Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved