Dulu Tolak jadi Menteri SBY, Kini Yusril Bersedia jadi Menteri Jokowi, ternyata Ini Pertimbangannya
Ia menilai banyak persoalan yang harus diselesaikan pada lima tahun ke depan di pemerintahan Jokowi, terutama di bidang hukum.
lihat foto
Dengan saya kan kawan betul.
Masalah yang paling pokok barang kali adalah kepastian hukum dan harmonisasi hukum.
Berantakan betul," lanjut dia.
Yusril lantas mencontohkan keruwetan hukum di Indonesia di sektor investasi.
Dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) misalnya, ia melihat program tersebut tak berjalan lantaran terhambat persoalan hukum.
Dalam program tersebut, investor asing diizinkan memiliki lahan dan mendapat tax holiday (keringanan pajak).
Namun saat dijalankan ternyata tidak bisa.
Sebab, Undang-undang Pokok Agraria melarang pihak asing memiliki lahan di Indonesia.
Selain itu, dalam prakteknya, tax holiday tak bisa diberlakukan dalam KEK.
"Akhirnya enggak jalan.
Bisa jalan tapi nabrak.
Ujung-ujungnya nanti jadi korupsi.
Kalau lima tahun ini dibiarin, rusak ini semua.
Itu satu, dari segi investasi," ujar Yusril.
Di sisi lain, Yusril menyatakan kepastian hukum juga menjadi akibat dari carut-marutnya sistem hukum di Indonesia.
