Idaham 'Jualan' Air Curah ke Gubernur, Mantan Kadiv Keuangan PDAM Tirtanadi Beri Masukan Begini

Pipa transmisi siapa yang bangun dan berapa besar biayanya? Saya rasa ini tidak masuk akal.

Idaham 'Jualan' Air Curah ke Gubernur, Mantan Kadiv Keuangan PDAM Tirtanadi Beri Masukan Begini
TRIBUN MEDAN/HO
Wali Kota Binjai HM Idaham menawarkan penjualan air curah kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang dihasilkan PDAM Tirtasari Binjai untuk memenuhi kebutuhan air bagi pelanggan PDAM Tirtanadi di Medan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Kepala Divisi Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Irwansyah Siregar memberi masukan terkait Wali Kota Binjai Idaham yang menawarkan penjualan air curah ke Gubernur Edy Rahmayadi.

Menurut Irwansyah, pembelian air curah dari PDAM Tirtasari dengan perkiraan masih ada kapasitas yang tidak terpakai (idle capacity) sebesar 550 liter per detik, harus berlandasan dengan beberapa aspek dan harus ditinjau ulang.

"Dari aspek hukum, instalasi yang ditawarkan dari mana dan milik siapa? Ngapain Binjai bangun besar-besar sampai 550 liter per detik. Secara finansial sudah tidak betul itu," kata Irwansyah, Kamis (18/7/2019).

Dari aspek teknis, lanjutnya, harus memerhatikan pipa transmisi yang akan menyambungkan suplai air dari Binjai ke Kota Medan.

"Pipa transmisi siapa yang bangun dan berapa besar biayanya? Saya rasa ini tidak masuk akal. Pipanya enggak tanggung itu dengan kapasitas 550 liter per detik," ujarnya.

Baca: Wali Kota Binjai Jualan Air Curah ke Gubernur untuk Kebutuhan PDAM Tirtanadi

Selain itu, Irwansyah menyebut, aspek yang harus diperhatikan adalah aspek keuangan yang jika nantinya terealisasi berarti PDAM Tirtanadi sama halnya membeli air curah.

"Harganya nanti kena tidak dengan harga jual PDAM Tirtanadi dikalikan loses. Saat ini saja PDAM Tirtanadi mengalami kebocoran 30 persen dan harus diperhitungkan. Yang terjadi selama ini tidak ada kajian-kajiannya," ujarnya.

Ia beranggapan, dengan adanya tawaran ini dikhawatirkan Gubernur Edy Rahmayadi terjebak karena tawaran pembelian air curah dari Binjai tidak berlandaskan aspek hukum, teknis dan keuangan.

"Jangan nanti Gubernur terjebak. Walaupun instruksi kan seharusnya dilakukan punya landasan aspek hukum, teknis dan finansial. Jangan langsung melaksanakan karena instruksi Gubernur yang nantinya membuat dilema. Kita bukan tidak mendukung niat Gubernur," ucapnya.

Ia menambahkan, kondisi yang terjadi di PDAM Tirtanadi saat ini tidak mampu menyediakan air bersih bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, seharusnya PDAM Tirtanadi melakukan pembangunan IPA dengan dana yang ada. Salah satunya penyertaan modal dari Pemprov Sumut senilai Rp 73 miliar pada tahun 2017 lalu. Uang tersebut digunakan untuk tiga program prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada para pelanggan.

"Ke mana uang Rp 73 miliar sebagai penyertaan modal? Pemprov saat ini kekurangan uang, tapi PDAM Tirtanadi mendiamkan uang tersebut. Modal ada, kenapa tidak membangun IPA sendiri," jelasnya seraya mengatakan direksi PDAM Tirtanadi harus berani membuat argumentasi dari aspek hukum, teknis dan keuangan.

(ase/tribun-medan.com)

Penulis: Azis Husein Hasibuan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved