Tanggapi Visi Indonesia 2019, SMI Ingatkan Pemerintah tak cuma Kejar Investasi tapi Alpa HAM

Pemerintah seharusnya jangan alpa tentang perlindungan HAM dan penegakan hukum dalam mewujudkan visi Indonesia ke depan.

Tanggapi Visi Indonesia 2019, SMI Ingatkan Pemerintah tak cuma Kejar Investasi tapi Alpa HAM
TRIBUN MEDAN/HO
Direktur Eksekutif Perhimpunan Suluh Muda Indonesia (SMI), Kristian Redison Simarmata. 

SMI Ingatkan Pemerintah Tidak Hanya Kejar Investasi Namun Alpa Penegakan HAM

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Direktur Eksekutif Perhimpunan Suluh Muda Indonesia (SMI), Kristian Redison Simarmata mengungkapkan, berdasarkan pidato Presiden terpilih Joko Widodo bertajuk 'Visi Indonesia 2019' pemerintah berfokus pada lima program prioritas yakni infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN.

Menurut Kristian pemaparan tersebut cukup memberikan gambaran tentang target program yang dikejar oleh Presiden Joko Widodo pada Periode 2019 – 2024.

"Dengan mengambil titik tekan tentang pentingnya prasyarat utama untuk mencapai visi Indonesia tersebut adalah Pancasila, persatuan dan kesatuan Indonesia, serta bhinneka tunggal ika," ujarnya, Kamis (18/7/2019).

Kristian mengatakan, pemerintah seharusnya jangan alpa tentang perlindungan HAM dan penegakan hukum dalam mewujudkan visi Indonesia ke depan.

Baginya, dari lima program prioritas yang disampaikan itu, Presiden Joko Widodo sangat menekankan pentingnya lembaga dan aparat birokrasi yang memegang teguh serta berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, serta partisipatif.

Jokowi, kata Kristian akan mengejar dan menghajar siapapun pihak-pihak yang menghambat investasi, agar investasi atau modal yang masuk membuka lapangan kerja.

Namun Kristian menyayangkan, Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menyinggung soal penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Padahal menurutnya, perlindungan Hak Asasi Manusia, penegakan hulumbagi masyarakat serta investasi harus berjalan seiring.

Kristian mengingatkan perbuatan rezim orde baru kala itu dengan jargon 'pembangunan' namun mengesampingkan persoalan pelanggaran HAM dan penegakan hukum.

Halaman
123
Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved