Ali Yusuf Siregar Membuka Rakor TPID Kabupaten Deliserdang Bulan Juli 2019

Pada bulan Juli 2019 tercatat inflasi Kota Medan sebagai kota Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 1,63%. Dengan demikian inflasi Kabupaten Deliserdang

Ali Yusuf Siregar Membuka Rakor TPID Kabupaten Deliserdang Bulan Juli 2019
Tribun Medan/HO
Pemkab Deliserdang melaksanakan Rakor TPID Kabupaten Deliserdang Bulan Juli 2019 Ruang rapat Lantai II Kantor Bupati di Lubukpakam, Kamis (18/7) 

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, DELISERDANG - Pada bulan Juli 2019 tercatat inflasi Kota Medan sebagai kota Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 1,63%. Dengan demikian inflasi Kabupaten Deliserdang di Bulan Juni 2019 sebesar 1,63% atau terjadi peningkatan indeks dari 142,53 pada bulan Mei 2019 menjadi 144,92 pada bulan Juni 2019.

Komoditas utama penyumbang inflasi selama bulan Juni 2019 salah satunya adalah cabai merah dan cabai rawit. Dari 23 Kota IHK di Pulau Sumatera. Hal ini yang diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang Ali Yusuf Siregar dalam pembukaan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Deliserdang bulan Juli 2019 di Ruang rapat Lantai II Kantor Bupati Lubukpakam, Kamis (18/7/2019).

Pemkab Deliserdang bersama Wabup Ali Yusuf Siregar melaksanakan Rakor TPID Kabupaten Deliserdang Bulan Juli 2019 Ruang rapat Lantai II Kantor Bupati di Lubukpakam, Kamis (18/7)
Pemkab Deliserdang bersama Wabup Ali Yusuf Siregar melaksanakan Rakor TPID Kabupaten Deliserdang Bulan Juli 2019 Ruang rapat Lantai II Kantor Bupati di Lubukpakam, Kamis (18/7) (Tribun Medan/HO)

Hadir juga mendapingi Wakil Bupati Asisten II Aida Harahap yang juga Sekretaris TPID Kabupaten Deliserdang, Kadis Perikanan dan kelautan M T Zaki Aufa, Plt Dinas Ketahanan Pangan Rahman Saleh D, mewakili OPD terksit, Kabag Perekonomian dan SDA Putra Jaya Manalu, perwakilan BI Kusnadi, Perum Bulog, BPH Hiswana Migas, PT Bhineka Perkasa Jaya dan anggota TPID lainnya.

Wabup mengatakan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok di Kabupaten Deliserdang dilakukan beberapa upaya, salah satunya adalah kerja sama dengan Bank Indonesia melalui klaster cabai merah yang mulai dilaksankan pada tahun 2017 di Kecamatan Beringin Desa Sidodadi.

Akan tetapi program ini tidak seutuhnya memenuhi kebutuhan cabai merah di Kabupaten Deliserdang, maka pemerintah daerah telah berupaya membuat program lain dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi cabai merah di Deliserdang.

Pemerintah Kabupaten Deliserdang dalam rangka pembangunan ekonomi tersebut terus berupaya melakukan terobosan-terobosan kebijakan berbagai bidang, salah satunya dengan dibentuknya dan beroperasinya BUMD PT Bhineka Perkasa Jaya sejak tahun 2017, serta sejak bulan Juni 2019 Pusat Promosi Unggulan Daerah (PPUD) sudah beroperasi di Kecamatan Tanjung Morawa.

Salah satu tantangan Pemkab Deliserdang dalam menjaga kestabilan ekonomi adalah dengan menjamin terpenuhinya ketersediaan pangan mulai dari produksi, jumlah kualitas serta harga yang terjangkau dan pemerataan sampai kepelosok daerah. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai kendala sering terjadi yang imbasnya mengganggu kestabilan harga.

Untuk itu pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya melakukan program memanfaatkan perkarangan rumah untuk lahan menanam cabai merah atau polybag, serta mengatur siklus jarak, waktu penanaman agar tidak terjadi kelangkaan dengan waktu tertentu seperti pada waktu yang terjadi selama ini.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan akan mampu menstabilkan harga dan memenuhi ketersediaan kebutuha cabai merah di Kabupaten Deliserdang melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait.

Dalam laporannya, Aida Harahap membacakan Hasil Rakorprov TPID Se Sumatera Utara yang diadakan tanggal 9 Juli 2019 di Lhokseumawe dimana menghasilkan beberapa rekomendasi dan butir kesepakatan diantaranya, TPID provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk menyusun dan memiliki satu databease terkait komoditas pangan yang kredibel, realiable, akurat, terkini dan dapat diakses serta dapat dipertanggung jawabkan,sehingga dapat digunakan sebagai acuan neraca pangan daerah.

Komitmen tersebut akan diwujudkan dengan payung hukum Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara (Sumut) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Mendorong penerbitan regulasi terkait dana talangan dan SOP untuk pengendalian Inflasi di tingkat kabupaten/kota agar dapat dilakukan secara efektif dan tata kelola yang baik, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan BPKP/BPK RI, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota mendorong pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan demi terwujudnya kerjasama Perdagangan Antar Daerah.

Editor: Ryan Nur Harahap
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved