Soal Angkutan Online, Organda Tunggu Realisasi Penegakan Aturan Dishub Sumut

Organda Deliserdang bersama dengan Organda Medan dan Binjai batal untuk melaksanakan aksi mogok massal pada 17 hingga 19 Juli lalu.

Soal Angkutan Online, Organda Tunggu Realisasi Penegakan Aturan Dishub Sumut
IST
FOTO ILUSTRASI - Angkutan Umum. (IST) 

TRIBUN-MEDAN.com- Hingga saat ini Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Deliserdang masih menunggu janji dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang ingin menegakkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018 tentang angkutan sewa khusus atau angkutan online.

Karena adanya janji, Organda Deliserdang bersama dengan Organda Medan dan Binjai batal untuk melaksanakan aksi mogok massal pada 17 hingga 19 Juli lalu.

Ketua Organda Deliserdang, Frans Simbolon menyebut satu hari sebelum aksi dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi telah mengundang mereka untuk pertemuan.

"Jadi Organda Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang) tanggal 17 itu menghadiri pertemuan, karena satu hari sebelumnya kita dapat undangan dan acaranya di kantor Dinas Perhubungan. Dibilang Kadis bahwa mulai dari tanggal 22 Juli sampai 2 Agustus mereka akan mengKPSkan (diberi Kartu Pengawasan) setiap angkutan online. Jadi kita tunggu saja janji dari Dinas ini kalau progresnya tidak jelas ya kita akan demo lah,"ujar Frans Simbolon Minggu, (21/7/2019).

Ia kembali menegaskan Organda sama sekali tidak anti terhadap angkutan online. Hanya saja mereka meminta agar persaingan dilapangan dapat dilakukan secara sehat karena saat ini sudah ada diatur oleh pemerintah ketentuannya.

Ia menyebut aksi demo batal dilakukan karena mereka ingin melihat bagaimana keseriusan dari Pemerintah Provinsi.

"Kita ya ditanya-tanya juga (sama sopir angkutan) kenapa enggak jadi demonya. Tapi kita bilang lihat dulu lah bagaimana keseriusan pemerintah. Kan sudah sangat jelas bahwa dalam Peraturan 118 itu setiap mobil angkutan online harus punya kartu Pengawasan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Jadi kalau dirazia nanti sama Dinas Perhubungan dan Polisi dia harus bisa menunjukka kartu pengawasan. Kalau enggak berarti dia ilegal dan harus ditindak," kata Frans.

Meski saat ini jumlah angkutan online mereka sadari ada puluhan ribu namun Frans menyebut yang sesuai dengan Peraturan Gubernur hanya diperbolehkan 3500 kendaraan.

Dikatakan, jika hingga 2 Agustus sudah ada 3500 kendaraan yang sudah mendapatkan kartu pengawasan mereka pun akan memberikan apresiasi. Bagi yang tidak ada mereka pun siap untuk membantu polisi dan dinas perhubungan melakukan penindakan.

"Kita tegaskan yang enggak punya kartu pengawasan nanti berarti ilegal. Kita nanti bentuk tim juga untuk melakukan orderan. Kalau yang kita order itu enggak punya kartunya ya tinggal kita kasihkan ke polisi. Apanya yang bentrok, apa berani mereka melawan kan dia enggak ikuti peraturan,"kata Frans.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved