Begini Respons Bupati Langkat terhadap Tujuh Ranperda Inisiatif DPRD

Tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat tahun 2019.

Begini Respons Bupati Langkat terhadap Tujuh Ranperda Inisiatif DPRD
TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Bupati Langkat Terbit Rencana PA didampingi Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, menyampaikan pendapat terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat tahun 2019. Hal ini dalam rapat Paripurna DPRD Langkat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Langkat, Senin (22/7/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, STABAT - Bupati Langkat, Terbit Rencana PA didampingi Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin, menyampaikan pendapat terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat tahun 2019.

Hal ini dalam rapat Paripurna DPRD Langkat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Langkat, Senin (22/7/2019).

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Langkat, Surialam. Paripurna menghasilkan penandatangan berita acara penyerahan Ranperda Inisiatif DPRD Langkat, oleh Ketua DPRD Langkat dan Bupati Langkat.

Bupati pada pendapatnya mengatakan, ada sebagian poin dari Ranperda diperlukan penambahan dasar hukumnya dan peringkasan materinya. Yakni, untuk Ranperda Wajib Belajar MDTA.

"Guna mendukung program ini, perlu dituangkan di dalam kebijakan daerah, sebagai payung hukum untuk menjalankannya," katanya.

Sedangkan untuk Ranperda Larangan Membawa HP ke Sekolah agar penggunaan HP dibatasi bagi anak, terlebih saat proses belajar mengajar. Sebab dari hasil beberapa penelitian, penggunaan HP yang berlebihan dapat menggangu tumbuh kembang anak.

Kemudian, untuk Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Bupati berharap, dengan Ranperda DPRD ini dapat lebih membantu melindungi tenaga kerja lokal, secara keseluruhan.

“Semoga dengan disahkan Ranperda ini, bagi pelaku usaha yang lalai untuk melindungi tenaga kerjanya, dapat dikenakan sanksi pidana," jelasnya.

Terkait, Ranperda Penyelenggaraan Pengelolaan Museum, Bupati menyarankan, perlu penambahan materi, sebagai upaya mencegah dan menanggulangan dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan meseum, serta penambahan dasar hukumnya.

"Ya itu perlu Permen Kebudayaan dan Pariwisata RI No: PM.01/PW.007/MKP/2010, tentang penetapan masjid Azizi, komplek makam kesultanan Langkat, gedung kerapatan sultan Langkat, dan meseum daerah Langkat sebagai cagar budaya," katanya.

Halaman
12
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved