Biaya Pemakaman Mahal, DKP Sebut Kebijakan Masyarakat, Begini Respons DPRD Medan

Itu tanah wakaf. Masyarakat yang mengelola dan masyarakat yang menghimpun untuk wakafnya. Ditangani oleh badan pengelola wakaf yang berada di sana.

Biaya Pemakaman Mahal, DKP Sebut Kebijakan Masyarakat, Begini Respons DPRD Medan
Ist
FOTO ILUSTRASI: Kuburan 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Terkuak adanya pungutan liar (pungli) di Perkuburan Muslim di daerah Jalan Brigjend Katamso, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan Muhammad Husni mengatakan, jika lahan perkuburan di Kota Medan terdiri atas dua.

Kepemilikan Pemerintah Kota (Pemko) Medan atau tanah wakaf.

Diungkapkannya, lahan di Jalan Brigjend Katamso tersebut adalah tanah wakaf sehingga pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat sekitar.

"Itu tanah wakaf. Masyarakat yang mengelola dan masyarakat yang menghimpun untuk wakafnya. Ditangani oleh badan pengelola wakaf yang berada di sana," katanya kepada Tribun Medan, Senin (22/7).

Ditanya soal harga kontribusi yang terlampau mahal, Husni berasumsi mungkin hal tersebut adalah kebijakan wakaf untuk biaya pengggalian dan sebagainya. Ia juga tidak bisa mencampuri hal itu.

"Kita tidak bisa mencampuri karena lahan tersebut adalah tanah wakaf. Bukan lahan Pemko. Kalau Pemko ada azas retibusi Rp 150 sampai 200 ribu. Tetapi, kita tidak bisa mengaitkan ke dinas karena itu hal otonom badan pengelola wajaf yang ada. Masyarakat di sana yang mengelola," jelasnya.

Ia mengatakan, jika dalam masyarakat yang berembuk, berarti masih dalam tahap wajar, masyarakat tidak akan keberatan. Jika ada, sebaiknya ditanya ke badan wakaf.

"Saya tidak bisa mempertayakan karena kebijakan masyarakat, bukan kebijakan dinas. Sebaiknya tanya ke badan wakaf. Kalau ada keberatan paling lurah sifatnya hanya memberikan fasilitas," ujarnya.

DPRD Minta Segera Lapor Polisi

Menanggapi permasalahan pungutan liar di satu pemakaman tanah wakaf di Jalan Brigjend Katamso, Kota Medan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Abdul Rani mengatakan, sebaiknya segera melapor ke pihak yang berwajib.

"Kalau sudah begitu (pungli), segera tindak dan lapor ke polisi. Apalagi mau dibuat. Itu harus ditangani oleh aparat hukum. Itu sudah masuk ke pidana," katanya, Senin (22/7/2019).

Halaman
12
Penulis: Nanda Rizka Nasution
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved