Cegah Korupsi Dana Desa, Kejati Sumut Canangkan Jaksa Garda Desa

Seperti diketahui penggelontoran Dana Desa di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp 70 Triliun di tahun 2019, dan sekitar Rp 5 miliar di Sumut.

Cegah Korupsi Dana Desa, Kejati Sumut Canangkan Jaksa Garda Desa
TRIBUN MEDAN/Victory
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Maraknya penangkapan para Kepala Desa (Kades) terjerat korupsi penggunaan dana desa, Kejati Sumut akan kawal melalui program Jaksa Garda Desa.

Seperti diketahui penggelontoran Dana Desa di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp 70 Triliun di tahun 2019, dan sekitar Rp 5 miliar di Sumut.

Bahkan tak tanggung-tanggung Presiden Jokowi di masa periodenya yang kedua menyiapkan anggaran sebesar Rp 400 triliun untuk program dana desa selama lima tahun ke depan (2019-2024)

Anggaran ini meningkat dibandingkan Pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019 yang sebesar Rp 257 triliun.

Untuk itu program ini penting dirancangkan untuk mengantisipasi masuknya para kepala desa (kades) di Sumut agar tidak beramai-ramai menyelewengkan dana hingga terjerat kasus korupsi.

Hal ini disampaikan, Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak dalam peringatan Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59, Senin (22/7/2029) di Kantor Kejati Sumut, Jl. AH Nasution, Medan.

"Jaksa Agung telah memberikan kebijakan untuk kami berkomitmen mengawal Dana Desa, kami berkomitmen untuk menjaga desa agar tidak terjadi seluruh kepala desa berjamaah masuk ke dalam tindak pidana korupsi oleh karena itu program Jaksa Garda Desa," ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa pihak intelejen Kejati sudah berkoordinasi dengan 38 kejari di Sumut untuk mengawal berjalannya pembangunan melalui dana desa.

Bahkan, kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Indonesia untuk membuat aplikasi sistem online.

"Jaksa khususnya di bidang intelejen telah mencanangkan dan menjadikan kejaksaan rumah yang nyaman bagi perangkat dan masyarakat desa. Oleh karena itu kejari telah bekerjasama dengan Kemendes untuk membuat aplikasi dalam rangka melakukan pengawasan dalam penyerapan dana desa. Ini akan kita tingkatkan terus karena aplikasi itu diberikan oleh kementrian," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved