Terungkap, Pungli Dana Insentif di Siantar Atas Permintaan Wali Kota Hefriansyah

Lembaga atau organisasi yang perlu dibantu itu, kata Netty melalui rekomendasi Wali Kota melalui ajudanya Rilan dan Marlon Sitorus.

Terungkap, Pungli Dana Insentif di Siantar Atas Permintaan Wali Kota Hefriansyah
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah saat ditemui, waktu lalu. 

"Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan dimana tersangka juga harus tunduk kepada perintah atasan seperti Wali Kota dan Sekretaris Daerah yang meminta anggaran yang pada prinsipnya mengetahui bahwa pos anggaran yang dimintakan tidak ada pada BPKAD," katanya.

Plt Badan Pengelola Keuangan Daerah Pematangsiantar Adiaksa DS Purba di Balai Kota Jalan Merdeka, Senin (20/3/2017). (Tribun Medan / Dedy)
Plt Badan Pengelola Keuangan Daerah Pematangsiantar Adiaksa DS Purba di Balai Kota Jalan Merdeka, Senin (20/3/2017). (Tribun Medan / Dedy) (Tribun Medan / Dedy)

"Bahwa kita sangat berharap agar kasus ini berjalan dengan transparan dan tidak berasumsi subjektif terhadap tersangka, tetapi merupakan serangkaian perbuatan antara pimpinan dan bawahan dalam struktural pekerjaan. Oleh karena itu kami memohon agar publik dapat melihat lebih jernih terhadap penegakan hukumnya dan mengontrol perjalanan kasus yang sedang dijalani oleh tersangka," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Siantar Hefriansyah membantah dirinya terlibat dalam pungli tersebut.

Bahkan Hefriansyah menyalahkan dan menyebut bodoh pegawai yang mau memberikan uang sebesar 15 persen dari jatah insentif pajak ke ke bendahara.

 

"Sekarang kan sudah langsung ke rekening langsung ke Bank Sumut. Bodoh kalilah itu mau kasih-kasih lagi," katanya.

Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara melalui personel Unit  4 Subdit III Tipikor melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (11/7/2019) sore.
Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara melalui personel Unit 4 Subdit III Tipikor melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (11/7/2019) sore. (TRIBUN MEDAN/HO/HUMAS POLDA SUMUT)

Hefriansyah membantah pemotongan itu adalah perintah darinya. 

"Aduh, kau kan tahu mainanku. Daki dan keringat orang enggak pernah kuurus-urus. biar tahu aja kalian," katanya kepada wartawan.

Hefriansyah mengaku telah memberi semangat kepada para tersangka. Ia belum mau membahas tentang pergantian Kepala BPKD Adiaksa Purba yang telah menjadi tersangka.

"Kami kasih semangat dulu. Biar ada pembelaan dia dulu. Jangan langsung kalian vonis. Belum ke arah situ (pergantian). Kabag Hukum sudah ke sana. Hak orang jangan diganggu-ganggu," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Budi Utari Siregar mengatakan masih menunggu petunjuk dan teknis dari pimpinan untuk pergantian Kepala BPKD.

Ia mengatakan telah mengirimkan pendamping dari Korpri untuk membantu tersangka di Polda Sumut.

"Dari Korpri sudah dilakukan pendampingan," katanya. (tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved