Wali Kota Siantar Akui Dipanggil Polda Sumut Terkait Kasus Pungli Dana Insentif

"Kayaknya ada (surat pemanggilan). Tapi jadwalnya gak tahu. Coba tanya sama Kabag Umum siapa-siapa saja," katanya.

Wali Kota Siantar Akui Dipanggil Polda Sumut Terkait Kasus Pungli Dana Insentif
Tribun Medan/Tommy Simatupang
Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah saat ditemui usai KUA-PPAS P-APBD 2019 di Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Senin (15/7/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah membantah tuduhan tentang menerima bagian dari pungutan liar (pungli) dana insentif pajak pegawai sebesar 15 persen.

Hefriansyah membantah terlibat dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Sumut di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)Kota Pemtangsiantar.

"Aku kalau bicara bolak balik setiap rapat dengan ASN. Kerja bagus-bagus jangan macam-macam. Harus Profesional. Yang aneh-aneh bukan urusanku itu. Aku setiap ada acara ingatkan ke ASN," katanya usai mengikuti acara HUT Adhyiaksa di Kejari Siantar, Senin (22/7/2019).

Saat ditanya kapan dipanggil untuk diperiksa di Polda Sumut, Hefriansyah mengatakan belum mendapatkan jadwal.

Ia mengaku memang ada pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Sumut.

"Kayaknya ada (surat pemanggilan). Tapi jadwalnya gak tahu. Coba tanya sama Kabag Umum siapa-siapa saja," katanya.

Seperti diketahui, Polda Sumut melakukan OTT di BPKD Siantar pada Kamis 11 Juli 2019.

Polisi telah menetapkan Kepala BPKD Adiaksa Purba dan Bendahara Erni Zendrato sebagai tersangka pungli insentif pajak pegawai sebasar 15 persen dengan barang bukti Rp 186 juta.

Teranyar, polisi juga telah melakukan penggeledahan lagi pada Jumat 19 Juli 2019.

Penasehat Hukum Tersangka Adiaksa Purba, Netty Simbolon mengirimkan keterangan pers terkait pembelaan tersangka.

Halaman
12
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved