JR Ungkap Anggaran Guru Non Sarjana Penyebab Simalungun Disclaimer, Anggota DPRD: Gak Ada Hubunganya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan Simalungun karena adanya temuan janggal di bidang aset.

JR Ungkap Anggaran Guru Non Sarjana Penyebab Simalungun Disclaimer, Anggota DPRD: Gak Ada Hubunganya
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Bupati Simalungun JR Saragih saat ditemui di Jalan Asahan, Senin (22/7/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Anggota DPRD dari Fraksi NasDem Bernhard Damanik menilai Bupati JR Saragih tidak memahami persoalan disclaimer (laporan keuangan ditolak BPK Sumut) yang selama ini terjadi di Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Bernhard menilai pernyataan JR Saragih yang mengatakan disclaimer terjadi selama ini karena memberikan dana sertifikasi guru itu salah total.

Bernhard menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan Simalungun karena adanya temuan janggal di bidang aset.

"Oh tidak (bukan karena menggaji guru). Dari tahun ke tahun kita terima dari BPK Sumut. tidak ada satu kata pun yang menyatakan pembayaran sertifikasi itu bermasalah. gak ada. gak ada hubungannya. yang ada hanya aset dan pengelola penataan aset,"katanya, Selasa (23/7/2019).

Bernhard memastikan seluruh anggota DPRD Simalungun telah sepakat untuk menunggu kebijakan JR Saragih mencabut SK pemberhentian 1.695 guru yang tidak S1. Katanya, anggota legislatif menunggu hingga dua minggu ini.

Jika tuntutan untuk mencabut SK pemberhentian guru tidak dihiraukan, anggota DPRD bersepakat akan membentuk panitia khusus dan menggunakan hak interpelasi.

"Kami menunggu JR Saragih untuk mencabut SK. Kami juga menunggu jawaban langsung dari JR Saragih terhadap kebijakan yang sudah meresahkan para guru dan pendidikan di Sumut (hak interplasi),"katanya seraya mebgatakan sudah melakukan rapat dengan semua guru se-Kabupaten Simalungun.

Saat disinggung Bupati JR Saragih tidak memberikan pengecualian terhadap guru yang telah berusia lebih dari 50 tahun, Bernhard mengharapkan JR Saragih memahami peraturang perundang-undangan Tentang Guru dan Dosen. Dalam peraturan itu, bagi guru yang sudah berusi di atas 50 tahun mendapatkan pengecualian.

"Kita harapkan JR Saragih memahami isi peraturan itu. Dalam peraturan tentang guru dan dosen dinyatakan ada pengecualian bagi usia diatas 50 tahun,"katanya.

Sebelumnya, Bupati JR Saragih menilai ribuan guru yang mengajar tidak memiliki gelar S1 selama ini membuat kerugian keuangan pemerintah. Ia mengatakan disclaimer yang terjadi akibat menggaji atau pun memberikan dana sertifikasi para guru yang tidak S1.

Halaman
12
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved