Parpol di Karo Minta KPUD Juga Bertugas Pasang Alat Peraga Kampanye

Partai politik di Kabupaten Karo meminta KPU tidak hanya menyediakan alat peraga kampanye pada pemilu, tapi juga membantu dalam pemasangannya.

Parpol di Karo Minta KPUD Juga Bertugas Pasang Alat Peraga Kampanye
TRIBUN MEDAN/M NASRUL
Proses penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) di simpang Masjid Agung, Kabanjahe, Minggu (14/4/2019). Hari pertama masa tenang kampanye, Bawaslu Karo bersama Satpol PP Kabupaten Karo, mulai melakukan pembersihan sejumlah APK di seluruh wilayah Kabupaten Karo. 

TRIBUN-MEDAN.com - Partai politik di Kabupaten Karo meminta KPU tidak hanya menyediakan alat peraga kampanye pada pemilu, tapi juga membantu dalam pemasangannya.

Walaupun proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 telah usai, namun beberapa tahapan masih perlu dilakukan pembahasan. Salah satunya ialah, pada saat proses kampanye yang diselenggarakan beberapa bulan sebelum pemungutan suara.

Untuk itu, sebagai bahan evaluasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo, menggelar pertemuan dengan sembuh Partai Politik (Parpol), dan pihak lain yang ikut terlibat pada penyelenggaraan Pemilu kemarin.

Komisioner KPUD Karo Divisi teknis penyelenggaraan Lotmin Ginting, mengungkapkan pertemuan kali ini untuk membahas permasalahan apa saja yang ada pada saat proses kampanye. Dirinya menyebutkan, salah satu yang menjadi perhatian ialah seputar pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK).

"Kami mau mengevaluasi tahapan kampanye pada saat Pemilu serentak kemarin, terkhusus masalah alat peraga yang difasislitasi, termasuk juga iklan yang dimuat di media massa," ujar Lotmin, di Aula KPUD Karo, Jalan Selamat Ketaren, Kabanjahe, Selasa (23/7/2019).

Lotmin mengatakan, pada rapat kali ini pihaknya melibatkan seluruh pihak untuk ikut memberikan masukan tentang apa saja yang dirasa kurang pada penyelenggaraan kampanye kemarin.

Dirinya mengungkapkan, pada pertemuan itu diketahui ternyata walaupun APK sudah disediakan dari KPU, namun masih belum dirasa cukup. Karena, Parpol yang mendapatkan APK tersebut menganggap jika proses pemasangannya lebih memakan waktu dan biaya yang lebih dari pada membuat sendiri.

"Sehingga peserta pemilu memberikan saran, jika APK itu diberikan sekaligus KPU memfasilitasi pemasangannya. Jadi walaupun sudah diberikan, mereka menganggap itu sama saja," katanya.

Pria berkacamata itu menyebutkan, selain perihal biaya pemasangan, Parpol juga memberi saran jika APK sebaiknya tidak hanya menampilkan Parpol saja. Karena, melihat kondisi APK seperti itu, para Calon Legislatif (Caleg) dari masing-masing partai yang tidak menampilkan wajahnya dirasa kurang memperhatikan fasilitas dari KPU tersebut.

"Jadi mereka memberikan saran kalau di dalam APK itu juga menyertakan calon. Tapi sesuai peraturannya, peserta pemilu adalah partai," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved