Begini Prosedur Pembayaran Pajak Ekonomi Digital bagi e-commerce

Digitalisasi telah mendorong perubahan besar melalui serangkaian kemudahan yang dapat difasilitasi dengan adanya teknologi.

Begini Prosedur Pembayaran Pajak Ekonomi Digital bagi e-commerce
TRIBUN MEDAN/NATALIN SINAGA
Kasi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Sumut I, Soni Hermawan di Kanwil DJP Sumut I, Jalan Suka Mulia, Medan. Apabila memiliki omzet Rp 10 juta perbulan, berarti pajak e-commerce itu hanya 0,5 persen. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Dunia saat ini tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi yang memunculkan ekonomi secara digital pula. 

Digitalisasi telah mendorong perubahan besar melalui serangkaian kemudahan yang dapat difasilitasi dengan adanya teknologi.

Kasi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Sumut I, Soni Hermawan mengatakan perdagangan elektronik (electronic commerce atau e-commerce) adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik, seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya.

"Pajak ekonomi digital itu berarti kita bicara digital yang sifatnya tidak tertulis tapi menggunakan aplikasi dikenal dengan pajak e-commerce memanfatakan jaringan internet. Pajak ekonomi digital ini sebenarnya ada sejak berkembangnya e-commerce," ujar Soni di Kanwil DJP Sumut I, Jalan Suka Mulia, Medan, Rabu (24/7/2019).

Diakui Soni, perpajakan  memiliki dasar penetapan Undang-Undang PPh sejak tahun 1984. Namun untuk pajak ekonomi digital mulai berkembang pesat sejak adanya e-commerce.

"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, kriteria yang wajib pajak ekonomi digital ini pastinya ada penjual, pembeli sehingga menghasilkan omzet yang berarti para penjual harus membayar pajaknya. Barang enggak dibatasi asal jangan barang yang dilarang Undang-Undang berupa narkotika, senjata api ilegal itu enggak boleh," ungkapnya.

Ia menjelaskan dalam hal prosedur pembayaran pajak ekonomi digital ini, para pelaku usaha harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

"Kalau omzet yang dilaporkan itu di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka wajib punya NPWP. Boleh wajib bayar pajak di atas PTKP itu Rp 54 juta dalam satu tahun kurang lebih Rp 4,5 juta per bulan, apabila sebatas itu wajib lapor pajak tahunan," ucapnya.

Ia menjelaskan apabila memiliki omzet Rp 10 juta perbulan, berarti pajak e-commerce itu hanya 0,5 persen sesuai PP No. 23 Tahun 2018.

"0,5 persen saja berarti hanya Rp 50 ribu per bulan. Pajak e-commerce ini bukan hanya untuk UMKM tapi juga untuk startup. Namun bila startup itu memiliki penghasilan di atas Rp 4,8 miliar berarti kita menggunakan tarif pasal 17 UU PPh," katanya.

Kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan ini agar masyarakat semakin mengerti. Maka, DJP juga melakukan sosialisasi dengan mengundang UMKM  tatap muka, gathering, melalui radio, dan media sosial sehingga pajak ekonomi digital ini semakin dikenal masyarakat luas.

Ia berharap kedepannya bagi yang sudah berkewajiban bayar pajak untuk segera mendaftar NPWP.

"Sanksi pasti ada, DJP tak semata-mata menerapkan sanksi dengan semena-mena. Kita menerapkan sanksi apabila pilihan terakhir. Kita himbau masyarakat kalau memang belum terdaftar, silahkan daftar, ada kesulitan nanti kita bantu supaya masyarakat bisa melaksanakan usaha dengan lancar. Ayo daftar NPWP, mari kita sama-sama membangun negara ini untuk kita bersama. 
Sadar membayar pajak, karena pajak untuk kita semua," tutupnya.

(nat/tribun-medan.com)

Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved