Sumbangsih Pajak Reklame Kota Binjai Disorot Dewan, 15 Pengusaha Segera Dipanggil

Anggota dewan ini menyoroti terkait sumbangsih penyerapan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak papan reklame, billboard dan videotron.

TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Maraknya sejumlah papan reklame di Kota Binjai mengganggu estetika kota, Rabu (24/7/2019) 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Komisi C DPRD Binjai menyoal terkait maraknya papan reklame, billboard, videotron yang menjamur di Kota Binjai.

Anggota dewan ini menyoroti terkait sumbangsih penyerapan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak papan reklame, billboard dan videotron.

Ketua Komisi C DPRD Binjai, Irfan Asriandi memanggil pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Binjai dalam Rapat Dengar Pendapat, Rabu (24/7/2019). Lewat rapat, Komisi C meminta agar Kabid Restribusi dan Pendapatan Daerah BPKAD, Andi Affandi untuk menghadirkan 15 orang pengusaha billbord di Kota Binjai.

"RDP ini dengan BPKAD terkait khusus pajak reklame, jadi kita mensinyalir ada terjadi kebocoran. Karena pajak reklame kita kalau melihat di lapangan mungkin perlu ditingkatkan lagi. Kita gak mau reklame terlalu banyak tapi pendapatannya minim," tegas Irfan Asriandi kepada Tribun Medan.

Demi fungsi pengawasan, Komisi C meminta kepada BPKAD bisa menunjukkan data terkait inventarisir papan reklame, billboard, videotron yang dikutip pajaknya oleh Pemko Binjai. Para pengusaha terkait reklame dalam waktu dekat juga akan segera dipanggil untuk rapat bersama dewan dan Pemko Binjai.

"Kita minta rincian objek, minta inventarisir reklame, billboard, videotron, termasuk selebaran juga dihitung, terus objeknya dimana. Kita nanti, akan langsung di BPKAD panggil pengusaha-pengusahanya. Mau kita lihat apakah sama gak dengan yang disetorkan ke pemerintah," ujarnya.

Selain soal pajak reklame, Komisi C DPRD Binjai juga sempat membahas terkait pajak parkir Sky Parking di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Binjai. Terungkap bahwa ada penambahan luas areal parkir di lokasi dimaksud.

"Tahun lalu ada datanya, sekarang ada penambahan areal luas parkir, kalau harian atau bulanan hasil hitung-hitungan dari BPKAD itu sebulan sekitar 60 hingga 70 juta," kata Irfan Asriandi politikus PAN.

Dalam RDP dihadiri anggota komisi C DPRD Binjai yakni HM Yusuf, Juliati, Saidi Susiono, Hasian Siregar. HM Yusuf meminta data pra pengusaha papan reklame yang diduga kebanyakan berstatus warga luar Binjai.

"Kami minta data semua pengusaha bilboard di Binjai yang rata-rata warga Medan dan kenapa pula untuk IMB mendirikan bilboard ada di provinsi," cetus HM Yusuf.

Sedangkan, Juliati mempertanyakan jumlah seluruh billbord sepanjang jalan Soekarno Hatta dan Jalan T. Amir Hamzah Binjai. Dan untuk rapat selanjutnya akan dihadirkan 15 pengusaha reklame demi menyinkronkan data pemberian setoran pajak mereka.

Kabid Restribusi dan Pendapatan Daerah BPKAD, Andi Affandi ditanyai soal jumlah dan data inventarisasi tiang papan reklame mengaku sedang mengumpulkan data resmi. Dia meminta agar Tribun Medan menemui kembali pada Kamis (25/7/2019) untuk data reklame, videotron, billboard.

"Besok kita jumpa lagi ya Bang. Biar saya siapkan besok semuanya, ada kok datanya di kita lengkap," pungkasnya.

(dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved