Denda Putusan KPPU yang Belum Dibayar Mencapai Rp 18,94 Miliar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut masih terdapat pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam menjalankan putusan KPPU.

Denda Putusan KPPU yang Belum Dibayar Mencapai Rp 18,94 Miliar
Tribun Medan / Natalin
Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih (kiri) didampingi, Kepala Kantor Wilayah I KPPU Medan, Ramli Simanjuntak, di Kantor Kanwil KPPU, Medan saat bertemu awak media. Terdapat 40 kasus persaingan usaha di Sumatera Utara yang tidak membayar denda. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut masih terdapat pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam menjalankan putusan KPPU.

Maka itu, KPPU terus mendorong agar para pelaku usaha itu menjalankan putusan dari KPPU.

"Kita ingin memberi rasa keadilan kepada pelaku usaha yang menjalankan putusan karena kita akan sampaikan kepada pelaku usaha yang sampai hari ini kita anggap tidak komperatif dalam menjalakan sanksi. Jadi ada beberapa kategori berat, sedang dan menengah dan ini kami anggap kategori berat karena tidak ada niatan untuk menjalankan putusan," ucap Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih didampingi  Kepala Kantor Wilayah I KPPU Medan, Ramli Simanjuntak, di Kantor Kanwil KPPU, Medan Jumat (26/7/2019).

Meskipun begitu diakui Guntur, pihaknya juga masih memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk bisa melakukan cicilan terhadap denda.

"Kita memahami tidak semua pelaku usaha dalam keuangan yang baik,"ucapnya.

Ia menjelaskan terdapat 40 kasus persaingan usaha di Sumatera Utara yang tidak membayar denda. Adapun jumlah denda yang belum dibayar pelaku usaha tersebut adalah sebesar Rp 18,9 miliar.

"Rekapitulasi denda persaingan usaha Kanwil I per 2001 sampai dengan Juli 2019 itu total denda dari 18 putusan inkracht sekitar Rp 23,9 miliar dan denda yang sudah terbayarkan ada Rp 4,16 miliar, jadi ada denda yang belum dibayar Rp 18,94 miliar. Untuk tahun ini saja yang sudah terbayar masih Rp 111 juta," katanya.

Ia menambahkan sesuai dengan regulasi, jika komisi menilai terlapor tidak melaksanakan putusan, maka komisi dapat menyerahkan perkara kepada penyidik untuk diproses secara pidana.

Selain itu bisa penetapan eksekusi ke pengadilan, atau dilakukan sita perdata, maupun penagihan melalui pihak ketiga.

"Kami masih berharap perubahan perilaku yang pasti dari pelaku usaha itu. Kita berikan waktu 30 hari kedepan kalau tidak ada perusahaan yang tidak melakukan perbaikan maka kita akan sampaikan data ini kepada pihak-pihak yang terkait," ujar Guntur.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah I, Ramli Simanjuntak menambahkan pihaknya setiap saat memantau dan menyurati pelaku usaha untuk melaksanakan putusan yang sudah terima.

"Tidak ada niat baik, tidak ada respon dan tidak ada niat baik untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini semua jasa kontraktor nakal yang dipinjam- pinjam. Kita tunggu 30 hari, kalau tidak dilaksanakan juga, kita serahkan kepada penyidik atau kita minta kepada pengadilan untuk dieksekusi," ucap Ramli.

"Kejadian kemaren di Aceh ada menang tender disana, padahal sudah diblacklist di Jawa tapi dimenangkan oleh pokjanya ini menjadi perhatian pokja Sumut dan pelaku usahanya, mari kita berkordinasi," tutupnya.

(nat/tribun-medan.com)

Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved