Untuk Kedua Kalinya Jenderal (Purn) Ryamizard Ungkap Harapan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen

Proses hukum tersangka kasus dugaan makar dan kepemilikan senjata api ilegal Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, kembali mendapat atensi Menteri Pertahanan

Untuk Kedua Kalinya Jenderal (Purn) Ryamizard Ungkap Harapan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen
KOLASE FOTO/KOMPAS.COM/BBC
Foto Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di saat menjabat sebagai Kepala staf TNI Angkatan Darat (kanan) dan Kivlan Zen. 

TRIBUN MEDAN.com - Proses hukum tersangka kasus dugaan makar dan kepemilikan senjata api ilegal Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, kembali mendapat atensi Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Mantan KSAD tersebut, kembali mengungkapkan harapannya agar permohonan penangguhan penahanan Kivlan Zen dikabulkan oleh Kepolisian.

Ini menjadi pernyataan kedua dari Ryamizard terkait proses hukum mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen, terutama ihwal permohonan penangguhan penahanan.

"Tapi untuk berharap dia ditangguhkan ya harapan kita semua," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan RI pada Senin (29/7/2019).

Hari ini, Senin (29/7/2019), Menhan kembali menanggapi surat dari kuasa hukum Kivlan Zen yang meminta Ryamizard untuk menjamin penangguhan penahanan Kivlan.

Baca: LAGI. . Pinjaman Online Cekik Nasabah, Pinjam Rp 5 Juta Menunggak 2 Bulan Bayar Denda Rp 75 Juta

Baca: Inilah Pembunuh Istri Pendeta di Jalan Abadi, Tega Berbuat Sadis Karena Tak Sanggup Bayar Utang

Baca: Bos KKB Papua Egianus Kogoya Marah Besar dan Ancam Balas Dendam Pascaserbuan dan Sita Ratusan Peluru

Baca: Ini 5 Fakta Warga Sumut Tewas di Ujung Tombak Gara-gara Tegur Suara Musik Tetangga

Ryamizard pun mengatakan harapannya agar permohonan penangguhan penahanan Kivlan Zen dikabulkan oleh Kepolisian.

Ia juga menegaskan dirinya akan mengabulkan apa pun permintaan Kivlan.

Namun, Ryamizard mengatakan dirinya tidak bisa membantu Kivlan jika harus mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan terhadap Kivlan.

"Apapun yang diminta ke saya pasti saya kabulkan. Tapi sudah saya sampaikan masalah hukum, masalah politik saya tidak ada kemampuan ke sana. Ini sudah masalah politik nih. Orang bermain politik, saya masuk, wah bahaya saya. Saya tidak ada kemampuan di situ. Nanti dipaksakan masuk ke situ saya melanggar hukum, melanggar apa itu saya tidak mau," kata Ryamizard.

Sebelumnya, penasihat hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun mengirimkan surat kepada Menhan Ryamizard Ryacudu pada Senin (22/7/2019).

Halaman
123
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved