Untuk Kedua Kalinya Jenderal (Purn) Ryamizard Ungkap Harapan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen

Proses hukum tersangka kasus dugaan makar dan kepemilikan senjata api ilegal Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, kembali mendapat atensi Menteri Pertahanan

Untuk Kedua Kalinya Jenderal (Purn) Ryamizard Ungkap Harapan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen
KOLASE FOTO/KOMPAS.COM/BBC
Foto Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di saat menjabat sebagai Kepala staf TNI Angkatan Darat (kanan) dan Kivlan Zen. 

Dalam foto surat yang diterima Tribunnews.com pada tersebut, tim pembela hukum Kivlan Zen meminta agar Ryamizard menjamin penangguhan penahanan kliennya.

Baca: Begal Tewas Ditembak, Polisi: Modus Pelaku Menyenggol Korban hingga Terjatuh

Baca: Jokowi Guyur Danau Toba Rp 2,4 Triliun, Luhut Panjaitan Gerak Cepat Bentuk Quick Win

Selain itu, mereka juga meminta waktu untuk bertemu langsung atau audiensi dengan Ryamizard guna membahas hal tersebut.

"Dan melalui surat ini kami juga memohon bantuan Bapak mengkomunikasikan dengan Kapolri dan memberikan surat penjaminan guna melepaskan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dari penahanan oleh Kepolisian yang sudah dijalani sekitar 48 hari dan kami mohon Bapak untuk memberikan waktu audiensi guna kepentingan yang dimaksudkan dalam surat ini,.." sebagaimana dikutip dalam surat benomor 17/TPHKZ-ARS/RR/0719 tersebut.

Ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tonin mengungkapkan sejumlah alasan mengapa pihaknya meminta Ryamizard menjamin penangguhan Kivlan.

"Pak Kivlan beliau ini veteran perang tahun 1973 itu perang di Papua sehingga pangkatnya dari Kapten ke Mayor kenaikan pangkat luar biasa. Pada tahun 1982-1983 ke Timor Timur perang lagi, pangkatnya naik dari Mayor ke Letkol. Jadi kami minta ke Pak Ryamizard sebagai yang membawahi veteran perang," kata Tonin di PN Jakarta Selatan pada Senin (22/7/2019).

Tonin juga membandingkan dengan tersangka kasus dugaan penguasaan senjata api ilegal Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko yang mendapat jaminan dari Menko Bidang Maritim Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu.

"Pak Soenarko oleh Luhut Menteri Kemaritiman diberikan jaminan. Kenapa Pak Kivlan juga tidak diberikan kalau mmg ada solidaritas antara sama-sama alumni AKABRI?" kata Tonin.

Baca: Pembunuh Istri Pendeta Roboh Setelah Kedua Kakinya Diterjang Timah Panas

Baca: Momen Sintong Panjaitan Emosi Lihat Benny Moerdani Lempar Baret Merah Berujung Curhat Sang Jenderal

Permintaan Kedua

Sebelumnya, pada 20 Juni 2019, Ryamirzad Ryacudu mengaku sempat meminta aparat kepolisian mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan Kivlan Zen.

"Tapi, saya sudah bisik-bisiklah dengan temen-temen polisi, coba dipertimbangkan lagilah. Saya kan cuma mempertimbangkan, bukan enggak boleh dihukum, enggak, pertimbangkan," kata Ryamirzad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Halaman
123
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved