Untuk Kedua Kalinya Jenderal (Purn) Ryamizard Ungkap Harapan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen

Proses hukum tersangka kasus dugaan makar dan kepemilikan senjata api ilegal Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, kembali mendapat atensi Menteri Pertahanan

Untuk Kedua Kalinya Jenderal (Purn) Ryamizard Ungkap Harapan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen
KOLASE FOTO/KOMPAS.COM/BBC
Foto Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di saat menjabat sebagai Kepala staf TNI Angkatan Darat (kanan) dan Kivlan Zen. 

Ryamizard meminta kepolisian tak menyamakan Kivlan dengan penjahat pada umumnya. Ia mengingatkan bahwa Kivlan adalah mantan tentara bintang dua. Sehingga, jika Kivlan diperlakukan tidak baik dikhawatirkan berdampak buruk pada yang lainnya.

"Saya setuju prosedur apa, kenapa, tapi asal hormati, karena dia tentara, bintang dua, kalau dia diperlakukan tidak baik, nanti kan yang lain goyang, bahaya," ujarnya.

Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen di Polda Metro Jaya, Jumat (14/6/2019).
Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen di Polda Metro Jaya, Jumat (14/6/2019). (KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELA)

Bantuan TNI
Selain kepada Menhan, Kivlan Zen juga mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Panglima TNI.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan tim penasihat hukum Kivlan mengajukan permohonan kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, yang isinya meliputi permohonan penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum.

"Setelah berkoordinasi dengan menteri-menteri bidang politik hukum dan keamanan, permohonan penjaminan untuk penangguhan penahanan tidak diberikan. Namun permohon bantuan hukum akan diberikan," kata Sisriadi, Senin (22/7/2019).

Ia menjelaskan, terkait bantuan hukum tersebut merupakan hak bagi seluruh anggota keluarga besar TNI, termasuk Purnawirawan.

"Hal itu diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Bantuan Hukum Pidana yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1447/XII/2018," kata Sisriadi.

Sisriadi mengatakan pendampingan hukum yang diberikan sifatnya advokasi dan pendampingan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

"Artinya, bantuan hukum kepada Pak Kivlan tidak hanya pada saat Praperadilan saja, namun juga selama proses hukum sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap," kata Sisriadi.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menhan Ryamizard Ryacudu Berharap Permohonan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen Dikabulkan

Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved