Presiden Jokowi Warning Investor, Percepat Pembangunan Kawasan Danau Toba

Kawasan Danau Toba harus cepat selesai pembangunannya . Alasannya, semua yang mendukung kepariwisataan komplit di dalamnya.

Presiden Jokowi Warning Investor, Percepat Pembangunan Kawasan Danau Toba
BPODT
Presiden Jokowi dengan beberapa menteri saat meninjau destinasi The Kaldera Toba Nomadic Escape, Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.(sumber BPODT) 

TRIBUN-MEDAN.COM, SIGAPITON - Hari masih pagi, Presiden Jokowi sudah melanjutkan kunjungan kerjanya pada hari kedua antara lain ke Objek wisata Salib Kasih Tarutung, Pasar Siborong-borong lalu meninjau perkembangan pembangunan di Kawasan Danau Toba ke Lokasi The Caldera Toba Nomadic Escape, Selasa (30/7/2019).

Melihat pembangunan di Sibisa, Jokowi memberi peringatan pada Investor yang dinilai lambat.

"Perintah saya, secepatnya dimulai. Baik itu yang tanggung jawab pemerintah, insfrastruktur jalan dan lain-lain. Kalau ini sudah mulai, investornya enggak mulai, stop, ganti. Kalau enggak, kapan mulai? Tempat yang sangat bagus kayak gini gampang cari investor," ujar Jokowi.

Disampaikannya, saat ini di Lokasi The Caldera Toba Nomadic Escape, 386 hektare lahan sudah selesai. Pembangunan yang sedang berjalan itu dipegang oleh Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT).

Baca: Jokowi Pastikan Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan: Kita Ingin Secepatnya Diputuskan

Baca: Setelah Sapinya Dibeli Presiden Jokowi, Rustam Banjir Orderan dari Pejabat di Sumut

Disampaikan Jokowi, fasilitas yang mendukung kepariwisataan segera tuntas. Antara lain, hotel bintang 4 dan bintang 5, lapangan golf resort serta lainnya.

Menurut Jokowi, Kawasan Danau Toba harus cepat selesai pembangunannya . Alasannya, semua yang mendukung kepariwisataan komplit di dalamnya.

"Komplit, wisatanya. Ada wisata air, air terjun ada, wisata religi juga ada. Komplit," sebut Jokowi.

Sementara itu, sebelum Jokowi tiba di sana terjadi pembongkaran secara paksa oleh Pemkab Tobasa terhadap Pembongkaran paksa pihak Pemkab Tobasa spanduk BBH GMPK di Markas Perjuangan Tanah Adat Butar-butar.

Togi Mangatas Butar-butar menyampaikan, Warga Sigapiton Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir merasa terusik serta resah.

Baca: Demi Bisa Bersalaman Dengan Presiden Jokowi, Remaja Perempuan Ini Nekat Terobos Hujan

Baca: Jokowi Tinjau The Kaldera Toba Nomadic Escape dan Bagikan Sertifikat Tanah di Lapangan Ambarita

Baca: Pembangunan Tak Kunjung Dimulai, Presiden Jokowi Ancam Ganti Investor di Danau Toba

Mangatas Butarbutar menilai, Pejabat Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tidak menghargai Warga selaku Masyarakat Dusun Sileang-leang (Keturunan Oppu Ondol Butarbutar).

"Kami Masyarakat selaku pemilik tanah dituding sebagai penghuni liar atau ilegal.

Kami miris dan sedih lihat fakta dan kenyataan pahit ini. Kebijakan pemerintah pusat ini jelas-jelas telah mencoreng program pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi yang kita agung-agungkan pro rakyat,"ujarnya.

Ia beranggapan, BPODT terlalu arogan mengklaim tanah tersebut sebagai milik BPODT sendiri dengan sertifikat HPL.

(jun/tribun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved