Breaking News:

Status Deliserdang sebagai Kabupaten Layak Anak Dipertanyakan

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deliserdang mempertanyakan kelayakan Pemkab Deliserdang meraih prestasi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Liston Damanik
HO
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise menyerahkan penghargaan tersebut kepada Pemkab yang diterima oleh Wakil Bupati Deliserdang, M Ali Yusuf Siregar pada acara Penganugerahan KLA Tahun 2019 di Hotel Four Points Jl. Andi Djemma Kota Makasar, Provinsi Sulawasi Selatan, dalam rangkaian acara Peringatan HAN Selasa, (23/7/2019) 

TRIBUN-MEDAN.com - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deliserdang mempertanyakan kelayakan Pemkab Deliserdang meraih prestasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Madya dari Pemerintah Pusat pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise menyerahkan penghargaan tersebut kepada Pemkab yang diterima oleh Wakil Bupati Deliserdang, M Ali Yusuf Siregar pada acara Penganugerahan KLA Tahun 2019 di Kota Makasar, Provinsi Sulawasi Selatan, dalam rangkaian acara Peringatan HAN 23 Juli lalu.

"Dalam pandangan kami sebagai pegiat anak di Deliserdang kami melihat bahwasanya sangat perlu dilakukan atau diperbaiki terkait indikator-indikator Kabupaten Layak Anak," ujar Ketua LPA Deliserdang Junaidi Malik Selasa, (30/7/2019).

Junaidi berpendapat ada lima klaster KLA yang harus dipenuhi. Untuk klaster pertama tentang hak sipil dan kebebasan anak, menurutnya hingga kini anak-anak di Deliserdang belum terpenuhi secara maksimal hak-haknya. Ia mencontohkan terkait kependudukan bisa dilihat mengenai persoalan akte kelahiran. Disebut hampir dikatakan belum semua anak di Deliserdang punya akte kelahiran.

"Akte hanya dibutuhkan ketika mau daftar sekolah saja. Bukan saya salahkan Dinas Capil, artinya di sini perlu ditingkatkan sosialisasi betapa pentingnya kepemilikan akte sebagai pemenuhan hak sipilnya. Kita dorong Capil jangan hanya menunggu tapi sosialisasikan," kata Junaidi.

Mengenai kebebasan, lanjut Junaidi, hingga kini anak Deliserdang masih ada yang 'terpenjara'. Menurutnya, saat ini masih banyak anak di Deliserdang yang belum diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat bakatnya. Pada bidang olahraga, misalnya.

"Sebaran fasilitas belum merata. Ada anak yang mampu sebenarnya cuma punya keterbatasan ekonomi. Kalau kita bedah lagi soal Perda, indikator KLA untuk kategori Madya itu harusnya ada Perda penyelenggaraan perlindungan anak. Kenapa kita bisa dapat? Karena sampai sekarang Perda itu juga belum ada," ungkap Junaidi.

Ia menduga, Pemkab Deliserdang mendapat KLA bisa karena adanya Perda Ketahanan Keluarga di Deliserdang. Namun, menurutnya perlindungan anak yang diatur dalam perda itu masih sebatas pada ranah keluarga, belum di lingkungan sosial.

Ia yakin Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang punya komitmen yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan anak di Kabupaten Deliserdang. Ia mengharapkan agar masyarakat yang berpartisipasi dalam gerakan perlindungan anak tidak dipandang sebelah mata. (dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved