PON Akan Digelar Dua Tahun Sekali, Koni Sumut Anggap Merusak Kompetisi di Daerah

Jika PON dilaksanakan dua tahun sekali, otomatis kejuaraan mulai tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi tentu tidak berjalan efektif dan efisien.

PON Akan Digelar Dua Tahun Sekali, Koni Sumut Anggap Merusak Kompetisi di Daerah
Tribun Medan / Chandra Simarmata
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut John Ismadi Lubis. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia berencana memberlakukan aturan baru terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Jika selama ini PON digelar setiap empat tahun sekali, berdasar aturan baru Kemenpora, usai PON Papua tahun 2020, maka ajang akbar di Indonesia ini akan dihelat setiap dua tahun sekali.

Ketua KONI Sumut, John Ismadi Lubis mengatakan, Rencana percepatan pelaksanaan PON harus mempertimbangkan program pembinaan atlet dan pelaksanaan event di daerah secara berjenjang.

Jika PON dilaksanakan dua tahun sekali, otomatis kejuaraan mulai tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi tentu tidak berjalan efektif dan efisien.

Hal ini berpeluang menggangu jadwal dan kontinuitas pelaksanaan Pekan Olahraga Kota/Kabupaten hingga Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang juga salah satu ajang persiapan atlet menuju Prakualifikasi PON.

“Kalo kita masuk di dua tahun, bubar itu pekan olahraga provinsi. Gak mungkin bisa dilaksanakan Pekan olahraga kabupaten/ kota. Itu akan bubar semua," ujarnya, Senin (5/8/2019).

John mengaku tetap menghormati putusan dan rencana Kemenpora tersebut.

Namun dia mengatakan, dalam pelaksanaan PON agar tidak semata-mata hanya mempertimbangkan kesiapan tuan rumah, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan peserta PON.

Karena itu Dia menilai, rencana pelaksanaan PON dua tahun sekali tersebut seharusnya melalui kajian akademik yang benar-benar matang lebih dulu.

"Maunya melalui kajian akademik dulu lah. Masalahnya perserta mampu tidak? Jangan kita hitung tuan rumahnya saja. Jangan semangat, tanpa ada kajian akademik yang benar,” kata John.

John tidak menapik, rencana pelaksanaan PON dua tahun sekali juga bagian dari kajian KONI Se Indonesia.

Hanya saja, dari kajian mereka, dalam kurun empat tahun itu, dua tahun pertama merupakan pelaksanakan PON remaja, dan selang dua tahun berikutnya dilaksanakan PON senior.

“Boleh itu bagus dua tahun sekali, tetapi pembagian tadi ada PON remaja baru PON dewasa. Sebenarnya hasil kajian kita KONI se Indonesia setuju dua tahun sekali, dengan pembagian tadi. Jadi, PON tetap empat tahun tapi di selang selingnya ada PON remaja,” jelas John.

Sumut Siap

Jika nantinya PON diputuskan digelar dua tahun sekali, John mengaku pihaknya tetap siap menjadi tuan rumah PON 2022.

Dari segi venue, Sumut yang akan menggelar sekitar 30 cabang olahraga dinilai mampu, hanya saja kata John untuk Cabor dengan fasilitas khusus seperti velodrome akan sedikit kesulitan.

“Kita kan cuma 30 cabang di Sumut dan 30 cabang di Aceh, Sumut mampu kok, gak ada masalah. Atletik mampu kita. Tapi, cabang – cabang memerlukan perhatian khusus seperti velodrome kemudian lain – lain itu mungkin agak kesulitan kita,” kata John.

Namun John tetap berpendapat agar pelaksanaan PON tak dipaksakan dua tahun sekali. Jika terlalu dipaksakan menurutnya kualitas event menjadi tidak maksimal. Bahkan bisa mengganggu event di daerah.

“Kita tidak ada masalah. Tapi, apakah PON itu mau dipaksakan hasilnya juga tidak maksimal. Bukan hanya tuan rumah, pesertanya bagaimana? Peserta PON itu kalau dua tahun sekali berarti tiap tahun ada kompetisi. Karena satu tahun sebelumnya ada Prakualifikasi PON. Habis itu PON terus Pra PON. Jadi kapan Pekan Olahraga Provinsi. Kapan Pekan olahraga Kota. Kapan penjaringan di daerah? Bagaimana pembinaan,” kata John.

Sebelumnya pada kegiatan Focus Group Discussion tentang kebijakan PON, yang dilaksanakan Kemenpora pada 2 Agustus lalu, merencanakan penyelenggaraan PON jadi dua tahun sekali.

Perubahan pelaksanaan dari sebelumnya empat tahun sekali menjadi dua tahun sekali ini agar semua provinsi lebih cepat mendapatkan giliran tempat penyelenggaraan PON.

Pasalnya, aturan pelaksanaan PON digelar empat tahun sekali itu dibuat ketika jumlah provinsi di Indonesia hanya berjumlah 27 provinsi. Selain itu juga memotivasi Pemda mempercepat pembangunan infrastruktur.

(cr11/Tribun-medan.com)

Penulis: Chandra Simarmata
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved