Kasus Salah Tembak BNN M Yasin Menggantung, KontraS Sumut Pertanyakan Aparat Hukum

"Apa yang dialami keluarga M Yasin merupakan satu bukti sulitnya korban kekerasan aparat keamanan untuk menuntut keadilan," kata Ali Isnandar.

Kasus Salah Tembak BNN M Yasin Menggantung, KontraS Sumut Pertanyakan Aparat Hukum
HO
Staf Advokas KontraS Sumut Ali Isnandar saat mendampingi korban membuat laporan ke Polda Sumut beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - KontraS Sumut menilai penegakan hukum terhadap keluarga M Yasin korban meninggal saat pengungkapan 81,8 KG sabu dan 102.657 pil ekstasi terkesan lambat.

Kondisi ini membuat keluarga M Yasin memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

Melalui laporan polisi bernomor STTLP/989/VII/2019/Sumut/Spkt III tanggal 15 Juli 2019 di Polda Sumut, keluarga berharap agar kasus ini bisa diusut secara tuntas dan pelaku diadili sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Staf Advokasi KontraS Sumut Ali Isnandar menyayangkan upaya keluarga untuk mendapatkan keadilan masih belum menemukan titik terang.

Padahal, sambung Ali, laporan tersebut sudah berjalan selama tiga Minggu. Namun, pihak kepolisian belum keluarkan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) atas perkara yang dilaporkan.

Baca: Abang Ipar Saksi Prabowo di Sidang MK Tewas Ditembus Peluru BNN, Ini Kronologinya!

Baca: KontraS Minta Unimed Bertanggungjawab terhadap Kematian Joni dan Stefan: Tak Boleh Lepas Tangan

"Situasi demikian memberi kesan bahwa kinerja kepolisian lamban dalam mengusut kasus ini," katanya, Selasa (6/8/2019).

Dikatakan Iskandar, Ini dibuktikan dari cara penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan Pelapor.

Sejauh ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh pelapor pada 26 Juli 2019 di DitKrimum Polda Sumut, namun pemeriksaan yang seharusnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) malah dituangkan dalam Berita Acara Introgasi.

"Padahal sebenarnya frasa berita acara introgasi ini tidak ada ditemukan baik di dalam KUHAP maupun di dalam Perkapolri, melainkan yang ada hanya Berita Acara Pemeriksaan,"ujarnya.

Selain itu, sambungnya, mengenai kewajiban penyidik untuk membuat BAP ketika melakukan pemeriksaan saksi dapat ditemukan di dalam Pasal 63 ayat (1) Perkap No 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Halaman
12
Penulis: Sofyan Akbar
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved