Bakumsu Mengecam Tindakan Represif Satpol PP Medan terhadap Pedagang Warkop Elisabeth

Bakumsu mengecam tindakan represif Satpol PP Medan saat penertiban pedagang di seputaran Rumah Sakit St Elisabeth.

Bakumsu Mengecam Tindakan Represif Satpol PP Medan terhadap Pedagang Warkop Elisabeth
Dok. Bakumsu
Zulkarnain, pedagang Warkop Elisabeth yang terkena siraman air panas. 

TRIBUN-MEDAN.com-Bakumsu mengecam tindakan represif Satpol PP Medan saat penertiban pedagang di seputaran Rumah Sakit St Elisabeth.

Dalam siaran pers yang diterima Tribun Medan, Kamis (8/8/2019), Koordinator Divisi Advokasi Bakumsu Juniaty menjelaskan, pada Rabu (7/8/2019) Bakumsu menerima pengaduan para pedagang.

"Pembongkaran atas nama penertiban dilakukan secara represif dan membabi buta oleh Satpol PP. Salah seorang teman mereka yang bernama Juara dibawa oleh Satpol PP dan tidak tahu keberadaannya hingga sore ini. Bukan hanya itu, beberapa teman mereka lainnya juga mengalami tindak kekerasan seperti disiram air panas," ujar Juniaty.

Menurutnya, Bakumsu mengecam tindakan aparat Satpol PP yang represif spontanitas dan emosional menangkap, menganiaya para pedagang dan telah melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga mengakibatkan beberapa orang mengalami luka serius, dan puluhan keluarga kehilangan mata pencahariannya.

Baca: Kondisi Terkini Kasatpol PP Sofyan, Kulit Melepuh namun Menolak Dioperasi: Biarlah, Saya Sudah Tua

Baca: Penertiban Warkop Elisabeth Rusuh, Pedagang: Aku Berani Mati. .

Baca: Pedagang Pasar Bulan Menolak Disebut Kuasai Lahan, Mengaku Dipindahkan Wali Kota Tahun 1993

"Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin setiap orang untuk mendapatkan  penghidupan yang layak sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya," ujarnya.

Ia mengingatkan Satpol PP terikat Standar operasional Satpol PP juga telah mengatur dalam ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam PP itu, lanjutnya, sudah jelas bahwa Satuan Pol PP untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten kota.

"Harusnya aparat Satpol PP yang bertugas tidak memiliki kewenangan untuk memukul dan merusak dagangan para pedagang. Penangkapan yang dilakukan oleh Satpol PP yang bertugas adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak warga negara," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut Bakumsu mengecam keras tindakan represif Satpol PP dan meminta Walikota Medan mencopot Kasatpol PP Kota Medan.

Bakumsu juga meminta Kapolda Sumut mengusut tuntas tindak pidana pelanggaran HAM yang berujung pada penganiayaan dan penangkapan yang dilakukan oleh Satpol PP. (*)

Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved