Marak Penertiban PKL, Dewan Minta Pemko Punya Konsep, Kadis DPKPPR: Tak Semuanya Harus Dihilangkan!

Ada pasar kaget misalnya dari pukul berapa sampai berapa. Karena di Bandung ada. Di bawah flyover bisa dibuat kok. Ada zona hijau, kuning bedasarkan w

Marak Penertiban PKL, Dewan Minta Pemko Punya Konsep, Kadis DPKPPR: Tak Semuanya Harus Dihilangkan!
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Pedagang terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP yang melakukan penggusuran warung kopi (warkop) Elisabeth, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (1/8/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Boydo HK Panjaitan, mengatakan, seharusnya Pemko Medan sudah memiliki konsep penataan pedagang kaki lima (PK5 atau PKL).

"Di desain dulu para PKL ini mau dikemanakan. Kita sudah sepakat bahwa PKL ini harusnya dibina bukan dibinasakan. Jadi, sebelum mereka ditata, harus ada program yang komprehensif secara keseluruhan," katanya kepada Tribun, Kamis (8/8).

Penataan tidak bisa setengah-setengah dilakukan. Program yang komprehensif dijelaskannya ada zona di mana PKL diperbolehkan berjualan dan berdagang. Dibuat aturan yang mendasar dan siapa yang masih tetap berjualan di zona yang dilarang akan dikenakan sanksi.

"Itu hal yang gampang kok. Bahkan tanda pengenal itu harus ada. Bahwa ini adalah bukan masyarakat pendatang dari mana yang mengambil kesempatan. PKL harus dari Kota Medan sendiri untuk mengembangkan perekonomian masyarakat ke bawah," terangnya.

Ia menginginkan Pemko Medan harus segsera ada solusi, moratorium atau aturan. Harus ada konsep seperti apa. Seperti zona tertentu bedasarkan waktu.

"Ada pasar kaget misalnya dari pukul berapa sampai berapa. Karena di Bandung ada. Di bawah flyover bisa dibuat kok. Ada zona hijau, kuning bedasarkan waktu di mana mereka bisa berjualan," katanya.

Baca: Video Detik-detik Wajah Kasatpol PP Medan Disiram Air Panas oleh Pedagang Warkop Elisabeth

Baca: BERITA FOTO Kasatpol PP Disiram Air Panas Saat Penertiban Warung Kopi Elsa

Baca: Bakumsu Mengecam Tindakan Represif Satpol PP Medan terhadap Pedagang Warkop Elisabeth

Baca: Pedagang Jalan Bulan Nyaris Lempar Batu ke Petugas Satpol PP Medan

Pedagang terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP yang melakukan penggusuran warung kopi (warkop) Elisabeth, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (1/8/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Pedagang terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP yang melakukan penggusuran warung kopi (warkop) Elisabeth, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (1/8/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI (Tribun Medan/Riski Cahyadi)

Komisi C, sejak tahun lalu mendesak agar dibuat terlebih dahulu konsepnya. Desainnya seperti apa karena selama ini belum ada dipaparkan. Ia meminta diungkapkan saja ke media, ke publik, sehingga masyarakat tahu.

"Sehingga, siapa yang masih berjualan di zona merah, benar-benar akan ditindak. Ada warning sebelumnya jadi tidak perlu ada tindakan represif. Kalau memang ditetapkan satu lokasi harus dibersihkan, ya, beritahu," ujarnya.

Ia menambhakan, jangan ada keputusan buru-buru yang tidak ada kebijaksanaan. Sejauh ini masih ada kafe remang-remang dan masih dibiarkan. Pedagang di Pasar Simpang Limun yang masih semrawut. Jadi, penataan tidak benar-benar komprehensif.

Konsep yang diharapkannya ada, bukan untuk pedagang saja. Tetapi juga ditujukan untuk masyarakat umum pengguna. Kalau ada masyarakat yang berbelanja di tempat dilarang PKLnya, masyarakat dikenakan denda Rp 1 juta. Jadi tidak adalagi masyarakat yang berbelanja.

Halaman
123
Penulis: Nanda Rizka Nasution
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved