Marak Penertiban PKL, Dewan Minta Pemko Punya Konsep, Kadis DPKPPR: Tak Semuanya Harus Dihilangkan!

Ada pasar kaget misalnya dari pukul berapa sampai berapa. Karena di Bandung ada. Di bawah flyover bisa dibuat kok. Ada zona hijau, kuning bedasarkan w

Marak Penertiban PKL, Dewan Minta Pemko Punya Konsep, Kadis DPKPPR: Tak Semuanya Harus Dihilangkan!
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Pedagang terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP yang melakukan penggusuran warung kopi (warkop) Elisabeth, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (1/8/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

"Jangan yang ditindak keras dengan pedagangnya saja. Buat aturan yang kreatif. Masyarakat juga diajak. Denda tersebut bisa jadi PAD," katanya.

Ia kembali menegaskan, konsep harus jelas dan dipublikasikan dengan benar. Ada banyak media di Kota Medan. Bahkan, bila perlu wali kota berbicara langsung. Konsep itu datang dari pemimpin. Satpol PP hanya penegakan.

"Konsepnya ada dulu sehingga masyarakat bisa melihat dan mengontrol. Tidak kucing-kucingan," ujarnya.

Penataan Masih Dikaji

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Benny Iskandar kepada Tribun, mengatakan, mengenai penataan Pedangang Kaki Lima (PK5 atau PKL) masih dalam tahap pembicaraan.

"Pertama, Pemko tidak akan menggusur kalau tanpa ada satu pertimbangan khusus. Untuk penataan, memang sudah dipikirkan sejak lama dari mulai penyusunan rencana detail dalam penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Sudah diakomodir penataan pedagang sementara kaki lima di beberapa zona," katanya.

Tetapi saat ini belum di plot secara pasti. Misalnya di zona komersil atau kawasan zona perumahan. Di mana lokasi percisnya itu belum diputuskan.

Hal ini, katanya, akan dikoordinasikan dengan berbagai instansi seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Perhubungan di mana lokasi yang tidak mengganggu lalu lintas, drainase dan lainnya tetapi orang bisa nyaman berada di sana.

"Inilah yang sedang dikaji. Berbagai tempat yang ada PKL, tidak semua dihilangkan karena dirasa perlu. Seperti di Pandu itu juga PKL namun ditampung untuk malam hari," katanya.

Penempatan PKL harus tersebar dalam konsep penataan kota. Pemko punya beberapa pusat pelayanan kota. Seyogyanya dalam penataan kota, semua wilayah kota harus terlayani. Di Johor sudah ada contohnya yaitu Jwalk dan di sepanjang Karya Wisata. Mereka diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu.

Halaman
123
Penulis: Nanda Rizka Nasution
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved