Pedagang Pasar Bulan Menolak Disebut Kuasai Lahan, Mengaku Dipindahkan Wali Kota Tahun 1993

Pedagang di pasar Jalan Bulan, Medan, menolak penggusuran yang dilakukan Satpol PP hari ini, Kamis (8/8/2019).

Pedagang Pasar Bulan Menolak Disebut Kuasai Lahan, Mengaku Dipindahkan Wali Kota Tahun 1993
Tribun Medan/M Andimaz Kahfi
Ketua Himpunan Kelompok Pedagang Pusat Pasar Usaha Kecil Menengah Sumatera Utara (HKP3UKMSU) Lailani Hutagalung saat akan menghimpun para pedagang untuk membuat pengaduan pascapenertiban PKL di Pasar Bulan. 

TRIBUN-MEDAN.com - Pedagang di pasar Jalan Bulan, Medan, menolak penggusuran yang dilakukan Satpol PP hari ini, Kamis (8/8/2019).

Ketua Himpunan Kelompok Pedagang Pusat Pasar Usaha Kecil Menengah Sumatera Utara (HKP3UKMSU) Lailani Hutagalung mengatakan, pedagang tidak menguasai lahan. Menurutnya, pasar ini adalah pemindahan pedagang Sentral Pasar Pagi.

Lailani menceritakan, para pedagang dipindahkan oleh Wali Kota pada tahun 1993. Saat itu pedagang yang awalnya berjualan di area tempat yang sekarang telah menjadi Medan Mal dipindahkan kemarin (Jalan Bulan) dan dibuatkan kios stan.

Para pedagang yang berada di Jalan Bulan telah berjalan puluhan tahun. Lalu, Satpol PP menghancurkan kios pada Juli 2017 silam.

Pascapenertiban saat itu, para pedagang kemudian membawa kasus ke PTUN dan setelahnya pada 2018 kewenangan dari Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa itu adalah kewenangan Kota Medan, otonomi daerah (OTDA).

“Mereka (MA) tidak putuskan siapa yang menang siapa yang kalah. Lalu 2019 masih berlanjut PTUN dan belum ada keputusan. Kenapa pemerintah sudah melakukan pengerusakan mengobrak-abrik rakyat cari makan. Berarti OTDA Sumut gagal,” kata Lailani di Pasar Bulan saat penertiban, Kamis (8/8/2019).

Para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Bulan yang berusaha mempertahankan tempat mereka berdagang untuk mencari nafkah, agar tidak di tertibkan.
Para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Bulan yang berusaha mempertahankan tempat mereka berdagang untuk mencari nafkah, agar tidak di tertibkan. (Tribun Medan / M Andimaz Kahfi)

Lailani menegaskan bahwa pemimpin di Sumut telah gagal melakukan kesejahteraan rakyat. Apalagi pedagang kaki lima dan kios stan. Ia menuturkan bahwa pedagang disini (Pasar Bulan) bukan PKL tapi pedagang kios stan yang Perdanya resmi bukan pedagang liar.

“Seharusnya mereka relokasi kan pedagang ke tempat yang layak atau dibuatkan tempatnya,” pintanya.

Lailani mengaku ia akan mengarahkan pedagang untuk membuat laporan. Bahwa pemerintah perpanjangan tangan Satpol PP telah mengobrak-abrik tempat pedagang mencari makan.

“Kami akan melaporkan kasus ini, karena ini sudah pelanggaran HAM. Rakyat cari makan diobrak-abrik. Bagaimana mereka arogannya membawa alat berat dan mengobrak-abrik pedagang. Kios ini resmi dan ada SK kios stan dan ini mungkin tidak akan diterima PTUN kalau tidak ada SKnya,” urai Lailani.

Ia juga mengatakan, lahan yang mereka tempati bukanlah jalan seperti yang dikatakan Pemko Medan.

"Ini dulunya tempat menuju Terminal Sambu. Ini dibuatkan untuk terminal bus-bus seperti Bus Budi, Desa Maju besar dan Damri. Sudah enggak ada sekarang. Jadi ini bukan fasilitas umum untuk jalan besar lagi. Tapi ini untuk kepentingan-kepentingan individu. Karena ini dua jalur dan tidak mengganggu ketertiban jalan,” pungkas Lailani. (mak/tribun-medan.com)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved