Gugatan PHPU Dairi Ditolak Mahkamah Konstitusi, KPU Dairi Kebut Persiapan Penetapan Caleg Terpilih

Agenda KPU Dairi selanjutnya ialah menetapkan perolehan jumlah kursi parpol dan calon legislatif terpilih pada Pemilu 2019 lalu.

Gugatan PHPU Dairi Ditolak Mahkamah Konstitusi, KPU Dairi Kebut Persiapan Penetapan Caleg Terpilih
TRIBUN MEDAN/DOHU LASE
Ketua KPU Dairi, Freddy Sinaga. 

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, menolak gugatan PDIP terkait Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Dapil Dairi III, Jumat (9/8/2019).

Dengan demikian, agenda KPU Dairi selanjutnya ialah menetapkan perolehan jumlah kursi parpol dan calon legislatif terpilih pada Pemilu 2019 lalu.

"MK menyatakan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua KPU Dairi, Freddy Sinaga, Jumat (9/8/2019).

Freddy mengatakan, pihaknya akan menetapkan perolehan kursi sekaligus 35 calon legislatif Kabupaten Dairi terpilih setelah menerima salinan putusan MK.

"Kita prediksi, kalau kita terima salinan putusannya itu besok, berarti penetapan paling lambat tanggal 15 Agustus nanti. Kalau pelantikan masih jauh, bulan Oktober 2019 nanti, sesuai dengan akhir masa jabatan anggota DPRD sekarang," kata Freddy.

Freddy menjelaskan, gugatan perselisihan hasil pemilu Kabupaten Dairi terkait adanya parpol, yaitu PDIP, merasa dirugikan atas tak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di Dapil Dairi III, sebagaimana rekomendasi panitia pengawas pemilu kecamatan jajaran Bawaslu Dairi.

"Dalil gugatannya, ada lima orang memilih secara tidak sah di tiga TPS pada Dapil Dairi III," ungkap Freddy.

Atas gugatan tersebut, lanjut Freddy, KPU RI pun memerintahkan KPU Dairi untuk menyiapkan jawaban dan alat-alat bukti.

Beberapa alat bukti yang disiapkan antara lain, formulir C-1, formulir C-2 yang ternyata tidak ada saksi partai yang keberatan di TPS, lembar C-1 plano, tanda terima penyerahan hasil rekapitulasi, daftar hadir.

Melalui alat-alat bukti tersebut terungkap bahwa tak ada masalah dengan lima pemilih dimaksud.

Dua di antaranya dipersoalkan karena memilih menggunakan formulir C-6, sedangkan tiga lainnya karena memilih sebagai pemilih DPK, namun terdaftar pada DPT luar Dairi.

Saat dicek, kelimanya tidak memilih di tempat lain.

"Bukti-bukti itu kami kirim ke kuasa hukum KPU. Pada sidang MK tanggal 25 Juli 2019, saya hadir sebagai saksi. Pak Pandapotan Rajagukguk dari Bawaslu Dairi juga ikut hadir," ujar Freddy mengakhiri.

(cr16/tribun-medan.com)

Penulis: Dohu Lase
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved