Gugatannya di Mahkamah Konstitusi Kandas, Ini Tanggapan Jaresman dan Edison Marpaung

Sejak awal melapor ke Bawaslu hanya mengharapkan agar ada yang kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu sehingga ada pertimbangan bagi MK.

Gugatannya di Mahkamah Konstitusi Kandas, Ini Tanggapan Jaresman dan Edison Marpaung
RYANA ARYADITA UMASUGI
Persidangan di Mahkamah Konstitusi, Rabu (7/8/2019) 

TRIBUN-MEDAN.com - Nasib Caleg Petahana DPRD Deliserdang, Edison Marpaung dan Jaresman Sitanggang sama dengan Caleg Partai Golkar dapil VI, Jenda Muli yang telah diputus MK terlebih dahulu.

Permohonan mereka tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang putusan Jum,at, (9/8/2019).

Atas putusan ini keduanya pun mengaku cukup kecewa dan tidak dapat menerima isi putusan.

" Ya saya sudah tau juga. Sebagai manusia saya tidaklah dapat menerima putusan MK ini. Saya paling kecewa itu sama Bawaslu Kabupaten sebenarnya karena tidak ada membuat rekomendasi dan menerangkan ada penggelembungan suara. Kalau kemarin ada bukti surat dari Bawaslu Kabupaten ataupun Kecamatan kan lebih baik, ini Bawaslu tidak mengeluarkan surat (rekomendasi) apapun," ujar Jaresman Sitanggang.

Ia menyebut sejak awal melapor ke Bawaslu hanya mengharapkan agar ada yang kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu sehingga ada pertimbangan bagi MK.

"Bawaslu itu dibiayai negara tapi tidak ada satupun yang dipersoalkan dan ditanggapi Bawaslu. Padahal ada penggelembungan suara, Sebenarnya tugas Bawaslu ini apa?, buat apa Bawaslu ini ada kalau seperti ini yang kita rasakan,"kata Jaresman.

Sementara itu Edison Marpaung ketika dikonfirmasi Jumat siang mengaku belum mengetahui dan mendengar putusan MK. Ia menyebut baru tahu dari Tribun yang meminta komentarnya.

"Belum dapat info saya apa rupanya hasilnya? Yang jelas MK inikan tidak menghitung apa yang ada di lapangan, dalam pengertian MK itu hanya melihat data yang disampaikan dan tidak mengejar peristiwa yang sebenarnya," ujar Edison.

Ia berpendapat apa yang dirasakannya saat ini karena MK juga terlalu banyak menangani perkara sehingga tidak mengejar apa yang sebenarnya terjadi.

Ia mengharapkan agar kedepannya ada institusi yang mengisi kelemahan ini atau membuat yang sudah ada bisa diperkuat.

Dalam hal ini ia tidak bisa memungkiri kalau dirinya begitu kecewa dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten.

" Ya tapi saya enggak ungkit itu, ya memang saya enggak bisa menerimaku. Tapi nantikan ada Mahkamah Partai. Menurut saya ada wewenang Mahkamah Partai. Perkara inikan sebenarnya internal dan yang mengatur internal itukan partai sendiri. Mahkamah Partai bisa bertindak. MK itu kan tidak kejar kesalahan, dia hanya memeriksa yang ada," kata Edison.

(dra/tribun-medan.com).

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved