PMII dan HIMMAH Sumut Desak Gubernur Copot Arsyad Lubis, Beberkan Fakta Dugaan Korupsi Rp 45 Miliar

Fakta-fakta bobroknya Dinas Pendidikan Sumut yang dipimpin Arsyad Lubis.

PMII dan HIMMAH Sumut Desak Gubernur Copot Arsyad Lubis, Beberkan Fakta Dugaan Korupsi Rp 45 Miliar
TRIBUN MEDAN/HO
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut unjuk rasa dugaan KKN di Dinas Pendidikan Sumut pada Pengadaan Alat Praktek SMK Pertanian dan Otomotif senilai Rp 45 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018. 

TRIBUN-MEDAN.com - Mahasiswa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut unjuk rasa terkait dugaan KKN di Dinas Pendidikan Sumut pada Pengadaan Alat Praktek SMK Pertanian dan Otomotif senilai Rp 45 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018.

Ketua HIMMAH Sumut Abdul Razak Nasution dalam orasinya mengungkapkan fakta-fakta bobroknya Dinas Pendidikan Sumut yang dipimpin Arsyad Lubis.

Razak mengatakan, Kadisdik Sumut Arsyad Lubis tidak mampu mendongkrak kemajuan pendidikan di Sumut dan tidak mempunya regulasi yang baik dalam menciptakan "Sumut yang bermartabat". d

"Kami mendesak Gubernur Sumut untuk mencopot Arsyad Lubis dari jabatannya," teriak Razak.

Unjuk rasa mahasiswa terkait dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumut, Jumat (9/8/2019).
Unjuk rasa mahasiswa terkait dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumut, Jumat (9/8/2019). (TRIBUN MEDAN/SATIA)

Senada disampaikan Ketua PMII Sumut Azlansyah Hasibuan, bahwa dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumut dalam hal pengadaan Alat Praktek Sekolah SMK Pertanian dan Otomotif bersumber dari DAK tahun 2018 ini menjadi catatan penting bagi kepemimpinan Gubernur Sumut.

"Diduga kuat pengadaan Alat Praktek tersebut tidak sesuai spek dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sehingga alat tersebut sampai sekarang belum bisa dipergunakan oleh sekolah SMK se Sumatera Utara. Kesalahan tersebut diduga demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok sehingga negara dirugikan Rp 45 Miliar," urai Azlan.

Dalam aksi yang dikawal ketat oleh Satpol PP dan pihak kepolisian tersebut, Razak menambahkan, kehadiran mereka di Kantor Gubernur Sumut hanya menyampikan aspirasi dan tidak akan melakukan tindakan anarkis.

"Gubernur harus bertindak cepat soal dugaan korupsi Kadisdik Sumut ini. Kita ingin Sumut benar-benar bermartabat. Jangan hanya persoalan kecil Gubsu sigap bertindak, sedangkan ini persoalan masa depan pendidikan di Sumut jahu lebih penting," pungkas Razak.

Berselang beberapa waktu hadir di tengah kerumunan masa Kabag Humas pemprov Sumut, Salman untuk menggapi apirasi dari mahasiswa. 

Namun mahasiswa menolak diterima Salman. Mereka ingin berjumpa dengan Gubernur Sumut menyampikan langsung persoalan Dinas Pendidikan Sumut.

Massa kemudian menggelar sejuta tanda tangan copot Kepala Dinas Pendidikan Sumut dan melanjutkan rute aksi ke Kantor DPRD Sumut.

HIMMAH Sumut dan PMII Sumut berjanji akan melaporkan dugaan korupsi menelan miliaran rupiah ini kepada pihak-pihak berwajib.

(cr19/tribun-medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved