Tuai Penolakan, Eksekusi Lahan Bendungan di Deliserdang Batal

Pemilik lahan menolak eksekusi lahan itu karena proses hukum masalah ganti rugi masih bergulir di PN Lubukpakam.

Tuai Penolakan, Eksekusi Lahan Bendungan di Deliserdang Batal
Istimewa
Eksekusi Lahan Bendungan di Deliserdang Batal Karena Tuai Penolakan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Proses eksekusi lahan untuk pembangunan proyek bendungan di Kecamatan Batangkuis, Deliserdang, Sumatera Utara oleh Pengandilan Negeri Lubukpakam, batal karena menuai penolakan dari pemilik lahan, pada Jumat (9/8/2019).

Pengadilan berencana untuk mengeksekusi 12 bidang lahan padi dan jagung di wilayah itu, dengan luasan total sekitar 44,27 hektar.

Lahan seluas itu hanya milik dua orang, yakni Harta Susanto sebanyak 10 bidang dan Halim dua bidang.

Pemilik lahan menolak eksekusi lahan itu karena proses hukum masalah ganti rugi masih bergulir di PN Lubukpakam.

Sementara, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikejar waktu pengerjaan proyek yang makin mepet.

Harta Susanto dan Halim menuntut agar ganti rugi atas lahan mereka disesuaikan dengan lahan lain.

Informasi yang beredar, lahan milik orang lain di sebelah lahan mereka dihargai lebih dari Rp 800 ribu per meter persegi.

Sedangkan ganti rugi untuk lahan mereka hanya lebih sedikit dari Rp200 ribu per meter.

Disparitas biaya ganti rugi yang sangat lebar itu kemudian berujung gugatan ke pengadilan.

Dua pemilik lahan itu bahkan memidanakan pelaksana proyek karena diduga memalsukan tanda tangan mereka terkait kesepakatan ganti rugi.

Halaman
123
Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved