Marak Penertiban oleh Satpol PP Medan, Di Kasus ini Kasatpol PP Kalah Telak Dua Kali di Persidangan

Henry menjelaskan bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Satpol PP merugikan dirinya sendiri terlebih Pemko Medan.

Marak Penertiban oleh Satpol PP Medan, Di Kasus ini Kasatpol PP Kalah Telak Dua Kali di Persidangan
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Sejumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan melakukan pengosongan gedung tua bekas Supermarket Warenhuis, Medan, Sumatera Utara, Jumat (9/8/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kasus sengketa Food Court Pondok Mansyur Kalam Liano vs Kasatpol PP menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menjalankan aturan yang dibuatnya.

Pakar Hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Henry Sinaga, SH SpN MKn, berpendapat bahwa sidang gugatan yang diajukan Kalam Liano terhadap Kepala Satpol PP Kota Medan berawal dari inkonsistensi Pemko Medan dalam menjalankan aturan.

"Dalam hal ini jajaran Satpol PP Medan, yang mewakili Pemko Medan, yang tidak menjalankan prosedur dalam melakukan tindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB), sehingga pemilik bangunan, yakni Kalam Liano, melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan," ungkapnya kepada Tribun, Minggu (11/8/2019) di Medan.

Majelis Hakim PTUN Medan mengabulkan permohonan penggugat Pondok Mansyur karena melihat bahwa prosedur dan waktu antara keluarnya surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, hingga terjadinya pengrusakan, tidak sesuai dengan aturan.

Kasatpol PP Medan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Namun banding ini ditolak majelis hakim PTTUN dan menguatkan putusan PTUN Medan.

Atas putusan ini, Kalam Liano melalui kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak, kemudian mengajukan gugatan ganti rugi materil sebesar Rp 3,10 miliar dan immateril sebesar Rp 1 triliun, terhadap Kepala Satpol PP Kota Medan sebagai Tergugat I.

Henry menjelaskan bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Satpol PP merugikan dirinya sendiri terlebih Pemko Medan.

"Adanya gugatan inilah yang kemudian merugikan Pemko Medan sendiri. Masyarakat menilai bahwa Satpol PP tidak konsisten atau inkonsistensi dalam menjalankan aturan yang justru dibuatnya sendiri. Peraturan yang ada sudah mengatur tahapan-tahapan dalam menjalankan tindakan terhadap bangunan tidak ber-IMB. Namun itu tidak dilaksanakan,"

Ia melanjutkan bahwa masyarakat juga akan mempertanyakan fungsi inspektorat sebagai lembaga pengawas yang berada dalam naungan Pemko Medan, yang terlihat tidak melaksanakan fungsinya dalam mengawasi jajaran pegawai dalam menjalankan peraturan.

Hal ini disebutkan Dosen Fakultas Hukum USU ini, akhirnya membuat masyarakat juga mempertanyakan tentang maraknya bangunan berdiri yang melanggar aturan, seperti tidak ber- IMB atau berdiri di pinggir sungai, namun tidak ditindak oleh Pemko Medan.

Halaman
123
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved