Razia Buku Merendahkan Kecerdasan Warga Negara

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan Liston Damanik, praktisi hukum Ranto Sibarani, dan sejarawan Kota Medan Dian Purba

Razia Buku Merendahkan Kecerdasan Warga Negara
TRIBUN MEDAN/ Istimewa
Razia Buku Merendahkan Kecerdasan Warga Negara. Diskusi 'Buku untuk Dibaca, Bukan untuk Dirazia' di Literacy Coffee, Medan, Sabtu (10/8/2019). 

Razia Buku Merendahkan Kecerdasan Warga Negara

TRIBUN-MEDAN.com-Razia Buku Merendahkan Kecerdasan Warga Negara.

  Akhir Juli dan awal Agustus tahun ini, para pegiat literasi, organisasi pro-kebebasan berekspresi hingga tokoh-tokoh publik di negeri ini, menyampaikan protes atas razia buku di Yogyakarta dan Makassar yang dilakukan secara sepihak oleh orang yang tidak punya wewenang.

Khawatir akan masa depan literasi dan memperoleh hak informasi secara objektif terganggu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan bekerja sama dengan Literacy Coffee melaksanakan diskusi bertema 'Buku Untuk Dibaca, Bukan Dirazia' di Jalan Jati II, Teladan, Medan Kota, Sabtu (10/8), pukul 16.00 s/d 20.00 Wib.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan Liston Damanik, praktisi hukum Ranto Sibarani, dan sejarawan Kota Medan Dian Purba, hadir sebagai narasumber.

Berbicara mengawali diskusi, Liston Damanik mengatakan, merazia dan melarang buku-buku menghambat publik untuk mendapatkan informasi, juga perbuatan melanggar yang hukum.

"Bagi kita, di AJI, memperoleh informasi publik itu adalah satu dari beberapa poin yang terus dipertahankan dan diperjuangkan AJI sejak melakukan deklarasi di Sirnagalih pada 7 Agustus 1994. Karena saat Orde Baru, hak tersebut sangat terbatas, bahkan dikekang. Sama seperti dengan kebebasan berekspresi," kata Liston Damanik.

Baca: Harry Makmur Saragi Babak Belur Dihajar Warga karena Nekat Jambret Ponsel Pelajar

Baca: Sebanyak 3000 Orang Hadiri Sholat Idul Adha di Lapangan Merdeka Binjai

Baca: TRAGEDI LAMARAN BERDARAH - Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan saat Prosesi Pinangan Pernikahan

"Sehingga razia buku dan pelarangannya sangat bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan dalam memperoleh informasi. Kalaupun ada penarikan buku, harus mengikuti ketentuan hukum atau sesudah ada perintah dari pengadilan. Jadi, kami sangat menyayangkan razia buku yang dilakukan orang atau kelompok yang tidak berwenang," katanya.

Upaya razia dan pelarangan buku-buku yang berbau tentang komunisme dan Leninisme diyakini masih akan terus berlangsung.

Karena, Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang berisi tentang pembubaran Partai Komunisme Indonesia dan larangan menyebarkan paham komunisme dan Leninisme menjadi dasar hukum untuk melakukan razia buku-buku.

Baca: Sabet Dua Medali Emas di Kejurnas 2019, Agustina Manik Optimistis Dipanggil Pelatnas

Baca: Ilham Fathoni Pengin Berikan Persiraja Banda Aceh Hadiah Kekalahan Pertama di Kandang

Baca: Ibu-ibu Naik Motor Terobos Palang Kereta Api dan Terjebak di Tengah, Ekspresinya Bikin Emosi Netizen

Halaman
123
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved