Anggota DPRD Bernhard Damanik Minta Kadisdik Elfiani Sitepu Dicopot: Buat Malu Bupati JR Saragih!

Akibat kebijakan itu, Bupati JR Saragih disurati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membatalkan dan mencabut SK pemberhent

Anggota DPRD Bernhard Damanik Minta Kadisdik Elfiani Sitepu Dicopot: Buat Malu Bupati JR Saragih!
Tribun Medan/Tommy Simatupang
Anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik dari Fraksi NasDem 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik mengimbau Bupati JR Saragih untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Elfiani Sitepu karena membuat kebijakan yang berdampak buruk bagi masyarakat.

Bernhard menilai Elfiani telah membuat resah tenaga pendidik ketika mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian guru yang tidak memiliki gelar Strata 1.

Apalagi, akibat kebijakan itu, Bupati JR Saragih disurati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membatalkan dan mencabut SK pemberhentian guru.

Bernhard mengatakan dampak dari kebijakan itu membuat Pemerintah Kabupaten Simalungun, khusunya Bupati JR Saragih malu. Bernhard mengatakan segera menggelar rapat dengan pejabat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Dinas Pendidikan.

"Sudah sangat layak Kadisdik Elfiani Sitetepu diganti. Karena sudah mempermalukan bupati. Dengan kebijakan yang dikeluarkan. Karena sudah membuat kegaduhan di Kab Simalungun. Sudah membuat malu bupati. Ini merupakan kecerobohan dan ketidakprofesionalan Kadisdik dalam mengeluarkan SK,"ujarnya usai rapat dengan pengurus PGRI Simalungun di Gedung DPRD, Senin (12/8/2019).

Bernhard juga mengungkapkan Elfiani telah menyampaikan hal yang tidak benar tentang jumlah guru di Kabupaten Simalungun. Menurutnya, sampai saat ini, Simalungun masih kekurangan 2.890 guru. Selain itu, tunjangan sertifikasi guru banyak yang belum dicairkan.

"Saat pertemuan dengan Kemendikbud di Jakarta. Terhadap jumlah guru di Simalungun. Bupati menyampaikan tidak ada kekurangan guru, padahal kia masih kekurangan guru. Tunjangan sertifikasi sudah disalurkan, ternyata masih ditahan belum dibayar. Padahal sk dirjen sudah terbit,"katanya.

Bernhard menyampaikan apresiasi terhadap kementerian yang merespon keluhan para guru. Anggota DPRD dari Fraksi NasDem ini juga mengungkapkan JR Saragih telah mengambil langkah tepat untuk mencabut SK pemberhentian.

"Terima kasih kementerian sudah menjawab. Bupati sudah melakukan. Ada lagi hal-hal yang perlu kita sampaikan ke bupati. Apa yang menjadi dampak dari SK itu harus ditindaklanjuti oleh kadisdik,"ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Elfiani Sitepu membantah dengan memecat ribuan guri yang tidak memiliki gelar S1 membuat aktivitas belajar mengajar terganggu.

Sebelumnya, Bupati Simalungun JR Saragih akhirnya menganulir surat keputusan pemecatan guru yang belum memiliki gelar Strata 1 (S1). Bupati Simalungun menganulir dengan mengeluarkan lagi SK pembatalan Nomor 188.45/1.33/2019.

Dalam SK itu, JR Saragih memutuskan empat poin. Pada poin pertama JR Saragih membatalkan seluruh SK yang memberhentikan para guru dari jabatan fungsional yang belum memiliki S1.

Pada poin ke dua, JR Saragih mengembalikan hak dan kewajiban seperti semula. Poin ke tiga, melakukan analisis dan evaluasi terkait kualifikasi pendidikan, dan poin ke empat keputusan berlaku sejak 8 Agustis 2019.

Pembatalan ini karena adanya tanggapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 5873/B.B1.3/GT/2019 Tentang Tanggapan Atas Kualifikasi Akademik Guru di Kabupaten Simalungun.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved