Pengadilan Tinggi Kembali Vonis Mantan Kadis Pemkab Pakpak Bharat Ini 30 Bulan Penjara

Ketua Majelis Hakim Tinggi, Cicut Sutiarso juga membebankan biaya denda Rp 50 juta dengan subsider 1 bulan kurungan.

Pengadilan Tinggi Kembali Vonis Mantan Kadis Pemkab Pakpak Bharat Ini 30 Bulan Penjara
TRIBUN MEDAN/HO
Mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemkab Pakpak Bharat, Manurung Naiborhu kembali diputus penjara 2,5 tahun oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemkab Pakpak Bharat, Manurung Naiborhu kembali diputus penjara 2,5 tahun (30 bulan) oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

Ketua Majelis Hakim Tinggi, Cicut Sutiarso juga membebankan biaya denda Rp 50 juta dengan subsider 1 bulan kurungan.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yang dimintakan banding tersebut," ungkap Cicut Sutiarso didampingi hakim tinggi anggota, Suwidya dan Sazili, sebagaimana dikutip dari laman www.pt-medan.go.id, Senin (12/8/2019).

Warga asal Desa Cikaok, Kecamatan STTU Julu, Pakpak Bharat kembali dinyatakan bersalah melakukan korupsi dana proyek padat karya bersumber dari bantuan Direktorat Binapenta Kemenakertrans senilai Rp 803.795.000 Tahun Anggaran (TA) 2013.

Putusan PT MEDAN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN Tahun 2019 yang menguatkan putusan yang dijatuhi Pengadilan Negeri (PN) Medan sebelumnya itu dibacakan tanggal 18 Juni 2019.

Selain penjara dan denda, Manurung Naiborhu juga dikenakan untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 274.666.000 subsider 1 bulan penjara.

"Terdakwa Manurung Naiborhu terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," ujar hakim Cicut.

Putusan itu jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Dairi, Yosua Parlaungan Lumbantobing selama 6 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, Manurung juga dituntut untuk membayar UP sebesar Rp 400 juta lebih subsider 3 tahun 3 bulan penjara.

Sebelumnya, Manurung Naiborhu ditahan oleh Kejari Dairi pada Kamis (20/9) silam. Dengan pengawalan petugas, Manurung dibawa ke Rutan Klas IIB, Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa Manurung diduga melakukan korupsi dana proyek padat karya yang bersumber dari bantuan Direktorat Binapenta Kemenakertrans senilai Rp803.795.000 Tahun Anggaran (TA) 2013 dengan kerugian negara berkisar Rp 400 juta.

(vic/tribunmedan.com)

Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved