Pengamat Anggaran Sebut Pembangunan Sumur Bor Oleh Dinas PKP Sumut Harus Transparan

Pengamat anggaran Elfenda Ananda mempertanyakan mengapa proyek sumur bor harus dipecah-pecah dan tidak dilakukan oleh satu pemborong saja.

Pengamat Anggaran Sebut Pembangunan Sumur Bor Oleh Dinas PKP Sumut Harus Transparan
Humas Pemkab Sumsel
Ilustrasi Pipa SPAM 

TRIBUN MEDAN.com-Dinas Perumahan dan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Utara dianggap salah mengerjakan proyek Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) yang seharusnya dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang.

Diketahui, berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) berbasis Website. Ada 35 paket pekerjaan penunjukan langsung (PL) di Dinas Perumahan dan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Utara senilai Rp 6.6 miliar lebih. Dari hasil laporan tersebut, satu paketnya dianggarkan dana sebesar Rp 196 juta.

Pengamat anggaran Elfenda Ananda mempertanyakan mengapa proyek sumur bor harus dipecah-pecah dan tidak dilakukan oleh satu pemborong saja.

"Proyek sumur bor kenapa harus dipecah-pecah sebanyak itu. Ada ketidakjelasan mengenai proyek itu,"ucapnya, melalui sambungan telepon genggam, Senin (12/8/2019).

Ia mengatakan, untuk pembangunan sumur bor yang dimanfaatkan masyarakat itu harus ada kajian terlebih dahulu yang dilakukan.

"Harus ada kajian terlebih dahulu untuk pembuatan sumur bor itu," ujarnya.

Adapun 35 paket tersebut tersebar di empat daerah, yaitu Kabupaten Serdangbedagai 15 paket, Kabupaten Deliserdang sepuluh paket, Kota Medan lima aket dan Madina lima paket. Elfenda mengatakan, pembangunan sumur bor ini harus menjadi kebutuhan masyarakat, sebab selama ini banyak pengerjaan proyek dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan.

"Banyak proyek dibuat yang buat dengan jumlah kapasitas banyak untuk masyarakat tetapi di manipulasi dengan kenyataan sedikit masyarakat yang memanfaatkannya itu," ujarnya.

Sebelumnya, menurut seorang sumber yang merupakan pegawai di PKP, berinisial SD menyampaikan, bahwa Kepala Dinas telah salah mengelola pekerjaan tersebut. Seharusnya, kata dia, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang yang berhak melakukan pekerjaan tersebut.

"Itu bukan tupoksi dinas PKP. Kemudian kenapa pula di pecah pula begitu banyak. Spam itu Cipta Karya, pendistribusian air itu gawean dari PDAM Tirtanadi," katanya. (cr19/tribun-medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved