Pilkada Serentak 2020, Ini yang Dilakukan Bawaslu Sumut terkait NPHD Kabupaten/Kota

Marwan mengatakan pihaknya tengah melakukan monitoring terhadap jajaran Bawaslu di Kabupaten dan Kota

Pilkada Serentak 2020, Ini yang Dilakukan Bawaslu Sumut terkait NPHD Kabupaten/Kota
TRIBUN MEDAN/FATAH BAGINDA GORBY
Komisioner Bawaslu Sumut, Marwan (berbaju biru) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tahapan pilkada serentak 2020 yang akan digelar membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara membuat sejumlah persiapan. 

Komisioner Bawaslu Sumut, Marwan mengatakan pihaknya tengah melakukan monitoring terhadap jajaran Bawaslu di Kabupaten dan Kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. 

Menurutnya, saat ini Bawaslu Kabupaten dan Kota melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat guna menindaklanjuti penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pilkada.

Marwan mengatakan sebelum penandatanhan NPHD, acapkali Bawaslu kabupaten dan kota tidak menemukan titik temu dengan pemda setempat terkait anggaran yang akan disepakati. 

"Bawaslu tentunya menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk penindakan, supervisi, sosialisasi. Namun angka-angka yang diajukan sering ditolak oleh pemda akibat anggaran yang terbatas," ujarnya, Selasa (13/8/2019).

Ia mengatakan, dalam UU Kepala Daerah masih mengamanatkan, anggaran pilkada masih jadi tanggung jawab pemda untuk mendanai. 

Sehingga baginya, anggaran dari pusat yang bersumber APBN hanya bersifat tambahan saja. Karenanya, Bawaslu di daerah segera berkomunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)

Namun, kata Marwa, Bawaslu kabupaten dan kota beserta pemda setempat sering deadlock terkait kenaikan anggaran yang akan digunakan.

"Misalnya pemda di kabupaten A menggunakN pagu anggaran pilkada 2015 yang dijadikan patokan dan hanya memberikan kenaikan sebanyak 20 persen. Namun dalam perhitungan Bawaslu Kabupaten dan Kota membutuhkan kenaikan sebesar 60 persen dengan berbagai pertimbangan," katanya.

Kenaikan tersebut, kata Marwan, agar Bawaslu bisa menggunakan anggaran dengan maksimal. Hal itu dibutuhkan ntuk kerja-kerja pengawasan juga pelatihan bimbingan teknis, misalnya pelatihan kepada pengawas Ad Hoc(sementara) di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan lapangan.

Halaman
12
Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved