Minta SK Pemecatan Dicabut, Pers Mahasiswa Suara USU Gugat Rektor USU di PTUN Medan

Sidang gugatan Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU versus Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) akhirnya berlangsung di PTUN Medan

Minta SK Pemecatan Dicabut, Pers Mahasiswa Suara USU Gugat Rektor USU di PTUN Medan
Tribun Medan / Victory
Puluhan massa yang tergabung Aliansi Solidaritas Untuk Suaea USU melakukan aksi di depan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Rabu (14/8/2019 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sidang gugatan Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU versus Rektor  Universitas Sumatera Utara (USU) akhirnya berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Rabu (14/8/2019).

Sidang ini akibat buntut pemecatan 18 anggota redaksi Suara USU akibat tulisan berjudul "Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya" yang bertema LGBT dan berisi kata-kata vulgar yang diunggah pada web suarausu.co pada 12 Maret 2019 silam.

Pemecatan tersebut dilakukan Rektor melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Univesitas Sumatera Utara (USU) Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019.

Majelis Hakim yang diketuai Budiamin Rodding dan dua Hakim anggota Pengki Nurpanji, Hj Febru Wartati akhirnya membuka sidang sekitar pukul 9.45 WIB.

Dimana penggugat (SUARA USU) diwakili Kuasa Hukum Roy Marsen Simarmata dan Ronal Sapriansah. Sedangkan mewakili pihak Rektorat USU adalah kuasa hukum Bachtiar Hamzah.

Dalam tuntutannya SUARA USU sebagai penggugat meminta 4 hal dalam Petitumnya terhadap Majelis Hakim.

"Pertama Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019 bertanggal 25 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama SK Rektor No. 1026/UN.5 .1.R/SK/KMS/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan mahasiswa (UKM) Universitas sumatera Utara tahun 2019," ungkap Roy Marsen Simarmata.

Selanjutnya SUARA USU meminta supaya Rektor untuk mencabut SK pencabutan tersebut dibatalkan

"Memerintahkan Tergugat (Rektor USU) untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019 bertanggal 25 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama SK Rektor No. 1026/UN.5 .1.R/SK/KMS/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan mahasiswa (UKM) Universitas sumatera Utara tahun 2019," jelasnya.

Terakhir pihak penggugat juga meminta PTUN menghukum Rektor membayarkan seluruh membayar biaya. "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini," pungkas kuasa Hukum.

Usai mendengarkan tuntutan dari penggugat, Hakim Ketua Budimin meminta jawaban (replik) dari tergugat.

Seusia sidang, puluhan massa yang tergabung Aliansi Solidaritas Untuk Suaea USU melakukan aksi di depan Kantor PTUN Medan.

Para massa aksi malakukan orasi dengan spanduk 'Turut Berdukacita Atas Matinya Demokrasi di Kampus USU !!!, Cabut SK pembubaran pengurus Suara USU' tulis massa.

(vic/tribunmedan.com)

Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved