Belum Serahkan LHKPN, Anggota Dewan Terpilih dari PKS ini Terancam Tidak Dilantik

Katanya dari 50 orang anggota DPRD Deliserdang terpilih sudah ada 49 orang yang sudah melaporkan harta kekayaannya.

Belum Serahkan LHKPN, Anggota Dewan Terpilih dari PKS ini Terancam Tidak Dilantik
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Ketua KPU Deliserdang, Timo Dahlia Daulay di ruang kerjanya, Selasa (14/4/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai di Kabupaten Deliserdang yang belum melengkapi berkas administrasi ke KPU Deliserdang untuk proses pengusulan pelantikan terhadap anggota DPRD Deliserdang terpilih.

Satu orang tersebut yakni atas nama Darwis dari daerah pemilihan (Dapil) 6 Deliserdang. Ketua KPU Deliserdang, Timo Dahlia Daulay yang dikonfirmasi mengakui hal ini.

Katanya dari 50 orang anggota DPRD Deliserdang terpilih sudah ada 49 orang yang sudah melaporkan harta kekayaannya.

Dijelaskannya bahwa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) wajib di isi dan diserahkan ke KPU karena merupakan syarat yang harus dilengkapi untuk dapat dilakukan pelantikan.

"Kami menerima LHKPN yang diserahkan oleh partai untuk calon yang sudah ditetapkan. Kumpulnya ke partai baru kemudian partai yang menyerahkannya ke kita. Sekarang tinggal 1 lagi yang belum menyerahkan administrasi ke kita yakni Darwis dari PKS dapil VI," ujar Timo Kamis, (15/8/2019).

Pada saat ini, lanjut Timo pihaknya masih menunggu penyerahan berkas dari l PKS.

Disebut masih ada batas waktu beberapa hari lagi karena sesuai regulasi diberikan batas waktu selama tujuh hari kalender setelah penetapan yang dilakukan pasa Selasa, (13/8/2019) lalu.

Ditambahkan, karena LHKPN adalah persyaratan wajib yang harus dilengkapi pihaknya pun disebut sudah berulang kali mengingatkan kepada setiap Partai.

"Kita wajib mengingatkan, ya kita tlpn LO (narahubung) Partai, kita bilang belum masuk. Kitakan harus proaktif juga walaupun sudah kita umumkan dan sampaikan dalam forum resmi rapat terbuka. Ya sebagai bagian dari tanggungjawab dan pelayanan kita. Tapi ini batas waktunya sampai hari Selasa depan lah. Kita tunggu saja," kata Timo.

Dijelaskannya bahwa antusias untuk melengkapi LHKPN ini cukup tinggi sebenarnya. Beberapa partai bahkan langsung menyerahkannya setelah ada penetapan suara secara nasional di KPU RI.

Disebut meskipun belum dipinta namun memang LHKPN ini bisa diberikan kapan saja.

"Incumben yang paling cepat menyerahkan LHKPN sama kita. Memang ada yang sempat memberikan fotocopy tapi kita pinta yang aslinya. Hari Selasa depan semuanya akan kita serahkan ke Bupati untuk diserahkan ke Gubernur lah. Yang jelas kata kuncinya itu sewaktu belum pelantikan, ada yang meninggal maka masih domain kita untuk mengganti tapi kalau sudah dilantik dan ada yang meninggal itu bukan domain kita lagi karena sudah domain paripurna," katanya.

(dra/tribun-medan.com).

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved