Kompensasi Pemadaman Listrik Diatur Permen Tapi Tak Disosialisasikan PLN

Kompensasi sudah diatur Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Namun PLN tak pernah sama sekali melakukan sosialisasi kepada para pelanggannya di Sumut.

Kompensasi Pemadaman Listrik Diatur Permen Tapi Tak Disosialisasikan PLN
HO
Dialog Publik bertemakan "Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik (Kompensasi Hanya Untuk "Warga Ibukota" atau Rakyat Indonesia?)" yang digelar di New Penang Corner Cafe, Medan, pada Rabu (14/08/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Pemadaman listrik (blackout) yang melanda DKI Jakarta dan sebagian daerah di Pulau Jawa beberapa waktu lalu memunculkan rencana pemberian kompensasi bagi pelanggan PLN. Namun berbeda dengan di Sumatera Utara (Sumut).

Padahal kompensasi sudah diatur Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Namun PLN tak pernah sama sekali melakukan sosialisasi kepada para pelanggannya di Sumut.

Executive Vice President Region Sumatera PT PLN (Persero), Supriadi Legino mengungkapkan PLN sebenarnya pernah memberikan kompensasi kepada masyarakat Sumut saat terjadi pemadaman listrik bergilir beberapa tahun yang lalu. Namun diakuinya, PLN tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena kompensasi diberikan secara otomatis.

"Kompensasi awal diberlakukan tahun 2012, sesuai pertimbangan yang sudah diatur oleh Permen ESDM. Jadi secara tidak sadar, masyarakat Sumut sudah pernah menerima kompensasi PLN. Kita ingat, sewaktu musim pemadaman listrik tahun 2013, kita pernah menganggarkan dana kompensasi sebanyak Rp50 miliar yang direalisasikan dalam bentuk diskon tagihan," jelasnya dalam Dialog Publik bertemakan "Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik (Kompensasi Hanya Untuk "Warga Ibukota" atau Rakyat Indonesia?)" yang digelar di New Penang Corner Cafe, Medan, pada Rabu (14/08/2019).

Supriadi mengatakan, PLN saat ini terus melakukan pembenahan listrik hingga akhirnya rampung di tahun 2016 dan Sumut sudah bebas pemadaman listrik.

"Ada 25 persen pelanggan listrik berasal dari Sumut, karena itulah kita terus berupaya membenahi infrastruktur kelistrikan di Sumut dan syukurlah beberapa pembangkit listrik di Sumut sudah berhasil dirampungkan," ujarnya.

Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut, Padian Adi Siregar mempertanyakan kenapa PLN tidak memberitahukan kepada masyarakat Sumut terkait kompensasi tersebut. Padahal, lanjutnya, masyarakat berhak tahu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

"Masyarakat tidak pernah diberi tahu sudah pernah diberikan kompensasi. Mungkin jika masyarakat Sumut diberi tahu, bisa jadi lebih ribut dari warga Jakarta. Karena mereka tidak tahu lah makanya kelihatan tenang-tenang saja," ujar Padian.

Persoalannya kurang sosialisasi dari PT PLN, sambung Padian, menjadi masalah mengapa warga Sumut tidak mengetahui adanya kompensasi itu.

"Jadi masalahnya TMP (Tingkat Mutu Pelayanan) di tiap daerah yang sebenarnya berbeda, itu yang kita anggap diskriminasinya," ucapnya.

Halaman
123
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved