Wakil Ketua DPRD Siantar: Ajudan Wali Kota yang Disebut Ambil Uang Pungli Tak Terlihat Lagi

Mangatas beranggapan ajudan Walikota sebagai saksi kunci dalam kasus pungutan liar insentif pajak Badan Keuangan dan Aset Daerah Siantar.

Wakil Ketua DPRD Siantar: Ajudan Wali Kota yang Disebut Ambil Uang Pungli Tak Terlihat Lagi
Tribun Medan/Tommy Simatupang
Wakil Ketua DPRD Siantar Mangatas Silalahi saat ditemui di DPRD Siantar, Kamis (15/8/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Ketua DPRD Mangatas Silalahi mengharapkan Polda Sumut segera mengungkap siapa dalang utama pungutan liar (pungli) insentif pajak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pematangsiantar.

Politisi Golkar ini menduga masih ada pejabat lain yang menerima aliran dana pungli insentif itu.

Apalagi, kata Mangatas, ada pernyataan dari Dirreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana bahwa tersangka Adiaksa Purba yang merupakan Kepala BPKAD dan tersangka Erni Zendrato Bendahara BPKAD bukan dalang utama.

"Makanya saya percaya bahwa tindakan dari Adiaksa dan bendaharanya tidak berdiri sendiri. Ada orang lain di balik itu. Artinya tidak bertindak sampai disini pengusutan ini."

Baca: Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor Diperiksa 10 Jam, Ini Sekarang Statusnya

Baca: OKNUM SATPOL PP MEDAN Pukuli Pengendara Motor, Sofyan: Mohon Maaf ke Masyarakat yang Menjadi Korban

Baca: Wali Kota Hefriansyah Noor Kembali Enggan Menjelaskan: Macam Betul Aja Kalian, Sor Awak Ah. .

"Pak polisi (dari Polda Sumut) juga sebelumnya mengatakan bahwa mereka (Kepala BPKD) bukan dalangnya. Kalau ini tidak tuntas, saya khawatir akan tumbuh lagi persoalan-persoalan baru di Siantar ini," katanya, Kamis (15/8/2019).

Ketua DPD Golkar Siantar ini juga menilai ada yang memerintahkan para tersangka untuk melakukan pungli. Ia menduga suruhan itu datang dari pejabat yang memilki jabatan di atas tersangka.

Menurut Mangatas, pemanggilan ajudan Walikota Hefriansyah sebagai saksi menimbulkan pertanyaan.

"Kasus OTT, tersangkanya sudah ada yaitu kepala BPKD dan bendaharannya, saya pastikan ini tidak bertindak sendiri. Pasti ada orang di atasnya. Dalam tanda kutip, orang di atasnya itu siapa? Ada Sekda, Wakil Walikota dan Walikota. Apalagi kita dengar dari hasil pemeriksaan bahwa yang mengambil uang adalah ajudannya Walikota," ujarnya.

Mangatas beranggapan ajudan Walikota sebagai juru kunci utama dalam kasus ini.

"Sekarang pun muncul tanda tanya besar, ada ajudan Walikota yang selama ini mendampingi Walikota setiap acara paripurna, sekarang justru tidak pernah lagi kelihatan sejak kasus OTT. Ada apa? Siapa ajudan yang tidak kelihatan sekarang, ya harus dikejar karena selama ini katanya Rilan yang mengambil uang. Dan sesuai BAP (berita acara pemeriksaan) nama dia paling banyak disebut sebagai orang yang mengambil uang dari BPKAD," ungkapnya.

Mangatas berterima kasih terhadap kepolisian sudah mengungkap kasus pungli di Kota Sinatar. Ia berharap polisi tidak kalah cepat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Belakangan ini KPK juga banyak melakukan OTT dan kasus-kasus yang ditangani cepat dituntaskan. Polisi juga jangan mau kalah dengan KPK. Tapi kita terus dukung pengungkapan korupsi,"katanya.

Seperti diketahui, Unit Tipidkor Polda Sumut melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di BPKAD Siantar pada Kamis, 11 Juli 2019. Polisi masih menetapkan dua tersangka dengan barang bukti Rp186 juta. (tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Liston Damanik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved